Kelompok HAM berbasis Washington membeberkan laporan terkait potensi dinas-dinas keamanan Korut sebagai penghalang utama reformasi negara itu.
Sementara pemimpin muda Korea Utara Kim Jong Un mengkonsolidasikan kekuasaan, sebuah kelompok HAM yang berbasis di Washington memperingatkan bahwa jaringan luas dinas keamanan dalam negeri negara itu bisa berpotensi menjadi penghalang bagi usaha-usaha reformasi di negara itu.
Laporan Komisi HAM di Korea Utara itu menggambarkan kerja tiga badan keamanan utama negara otoriter itu, yakni Departemen Keamanan Pemerintah, Kementerian Keamanan Publik dan Komandan Keamanan Militer.
Laporan itu merinci bagaimana badan-badan berpengaruh itu memainkan peran kunci dalam konsolidasi kekuasaan Kim. Laporan itu contohnya menjelaskan bagaimana badan-badan itu saling memata-matai dalam usaha mengetahui kemungkinan adanya pengkhianatan dari dalam.
Mereka juga mengandalkan pengawasan konstan, jaringan informan, dan ancaman hukuman penjara yang membuat rakyat Korea Utara tertindas seperti yang dialami sekelompok masyarakat itu negara itu pada abad yang lalu.
Studi itu dirilis setelah pengumuman bahwa Kim Jong Un, anggota ketiga dari dinasti Kim, dianugerahi gelar militer marsekal. Tiga hari sebelumnya, komandan militer Ri Yong Ho diberhentikan dari semua posisi militer dan politiknya, sehingga menimbulkan spekulasi mengenai akan adanya perombakan dalam kepemimpinan Korea Utara.
Banyak pengamat menilai, langkah itu merupakan usaha untuk memenangkan perebutan kekuasaan dan menyingkirkan pesaing potensial.
Laporan Komisi HAM di Korea Utara itu menggambarkan kerja tiga badan keamanan utama negara otoriter itu, yakni Departemen Keamanan Pemerintah, Kementerian Keamanan Publik dan Komandan Keamanan Militer.
Laporan itu merinci bagaimana badan-badan berpengaruh itu memainkan peran kunci dalam konsolidasi kekuasaan Kim. Laporan itu contohnya menjelaskan bagaimana badan-badan itu saling memata-matai dalam usaha mengetahui kemungkinan adanya pengkhianatan dari dalam.
Mereka juga mengandalkan pengawasan konstan, jaringan informan, dan ancaman hukuman penjara yang membuat rakyat Korea Utara tertindas seperti yang dialami sekelompok masyarakat itu negara itu pada abad yang lalu.
Studi itu dirilis setelah pengumuman bahwa Kim Jong Un, anggota ketiga dari dinasti Kim, dianugerahi gelar militer marsekal. Tiga hari sebelumnya, komandan militer Ri Yong Ho diberhentikan dari semua posisi militer dan politiknya, sehingga menimbulkan spekulasi mengenai akan adanya perombakan dalam kepemimpinan Korea Utara.
Banyak pengamat menilai, langkah itu merupakan usaha untuk memenangkan perebutan kekuasaan dan menyingkirkan pesaing potensial.