Kelompok-kelompok pro-demokrasi Sudan melancarkan aksi pembangkangan sipil dan pemogokan selama dua hari sejak Minggu (7/11) untuk memprotes kudeta militer yang terjadi bulan lalu. Peserta aksi tersebut tidak terlalu banyak akibat gangguan pada sambungan internet dan telepon di negara tersebut masih terjadi hingga kini.
Komite perlawanan setempat dan Asosiasi Profesional Sudan (SPA) mengorganisir protes-protes itu untuk berusaha membatalkan perebutan kekuasaan oleh pihak militer. Kelompok-kelompok itu pernah memimpin demonstrasi dalam pergolakan yang menumbangkan mantan presiden Omar al-Bashir pada April 2019.
BACA JUGA: Solusi Kekisruhan di Sudan Bergantung pada Kembalinya Pemerintahan SipilBanyak orang turun ke jalan-jalan di pusat ibu kota Sudan, Khartoum, pada Minggu (7/11). Namun pengamatan dari beberapa warga menyebutkan bahwa lalu lintas di kota tersebut tidak sepadat biasanya.
Para anggota serikat guru mengatakan bahwa pasukan keamanan menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi duduk di gedung Kementerian Pendidikan negara bagian Khartoum. Aksi itu bertujuan menentang segala serah terima kepada perwakilan militer. Sekitar 87 orang ditangkap dalam peristiwa tersebut, kata serikat itu.
Pada Minggu (7/11), komandan tertinggi militer, Abdel-Fattah Burhan, bertemu dengan delegasi dari Liga Arab. Perwakilan Burhan mengatakan dalam pernyataan bahwa Liga Arab menekankan pentingnya dialog dan transisi diplomatik dalam pertemuan tersebut. Burhan memberitahu delegasi itu bahwa pihak militer berkomitmen untuk meraih "ambisi rakyat Sudan," kata pernyataan itu. [vm/pp]