Putri Gus Dur, Alissa Wahid khawatir terhadap potensi peningkatan intoleransi dan diskriminasi jelang Pilpres 2019. Di samping itu, munculnya tren politik identitas berdasarkan agama dan keyakinan, juga dapat berpotensi menimbulkan konflik horisontal di masyarakat.
Karena itu, Alissa meminta para politisi meniru Gus Dur yang menempatkan kemanusiaan di atas politik. Salah satunya yaitu kesediaan mundur ketika ada potensi konflik horisontal antara pendukungnya dengan kelompok yang menginginkan dia mundur dari presiden.
"Waktu itu, beliau dilapori bahwa ribuan orang sedang bergerak dari Jawa Timur menuju Jakarta siap berjihad untuk mempertahankan pemimpin mereka. Tapi kabar itu juga yang membuat Gus Dur mengambil keputusan bulat untuk keluar dari Istana. Mengapa? Karena tidak ada satu jabatan yang patut dipertahankan dengan tumpah darah rakyatnya," jelas Alissa di kediaman keluarga Gus Dur di Ciganjur, Jakarta, Jumat (21/12).
Putri Gus Dur, Alissa Wahid (Foto: VOA/Ahmad Bhagaskoro)
Riset LIPI menyatakan 23,6 persen dari 145 ahli di 11 provinsi menyebut politisasi SARA dan identitas masih akan terjadi di pemilu 2019. Sebanyak 12,3 persen menilai ancaman konflik horisontal antar pendukung pasangan calon.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan Indonesia ajaran Gus Dur tentang kemanusiaan masih relevan dengan kondisi saat ini. Utamanya untuk mencegah perpecahan antar bangsa karena perbedaan-perbedaan.
"Jadi Gus Dur dengan kemanusiaan adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita sangat kehilangan tokoh besar yang titik pijak dan orientasinya itu kemanusiaan. Dan hal ini akan semakin relevan, karena kita sekarang memerlukan tokoh figus yang banyak dan besar menyuarakan sisi-sisi kemanusiaan," tutur Lukman Hakim.
Di samping soal kemanusiaan, perilaku antikorupsi dari Gus Dur juga patut ditiru oleh pemimpin bangsa saat ini. Hal ini seperti yang dituturkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Hal tersebut terbukti, kata Mahfud, saat Gus Dur berkuasa, tidak ada satupun menteri yang terjerat kasus korupsi.
"Coba lihat sejarah, perjalanan sejarah sedikit saja, mundur. Cari zaman pemerintahan Gus Dur, apakah ada menteri yang korupsi? tidak ada. Pilihannya bagus semua. Di dalam sejarah politik kan baru, artinya anda membuka file-file pemerintahan Indonesia itu sekarang masih gampang kok jejaknya. Tidak ada kasus korupsi?
Kendati demikian, menurut Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) cukup banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menerapkan ajaran-ajaran Gus Dur saat ini. Apalagi di tengah maraknya kabar bohong yang bertebaran di media sosial.
Agus Harimurti Yudhoyono saat menghadiri Haul Gus Dur (Foto: VOA/Ahmad Bhagaskoro)
"Tantangannya banyak, bahwa pada akhirnya untuk menjadi orang yang sabar, kemudian berempati itu tidak mudah. Kita harus sabar di tengah kompetisi yang keras. Tidak ada kompetisi yang lebih keras dibandingkan kompetisi politik.
Oleh karena itu saya tentunya menyeru dan mengajak diri sendiri dan siapa pun pencinta demokrasi negeri kita untuk juga punya kesabaran dan terus melihat bahwa pada akhirnya kompetisi ini ada akhirnya," tutur AHY.
Namun begitu, Agus tetap sepakat nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur masih relevan hingga saat ini. Termasuk soal pluralisme bagi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. [Ab/em]