Anggota legislatif Amerika Serikat, pada Selasa (2/5), menyerukan kode etik hakim yang bisa ditegakkan di pengadilan tertinggi AS, dengan mengatakan kekhawatiran yang terjadi baru-baru ini sekali lagi menyoroti bahwa Mahkamah Agung AS adalah salah satu cabang pemerintah AS yang tidak memiliki standar tersebut.
“Pengadilan harus memiliki kode etik dengan aturan yang jelas dan bisa ditegakkan sehingga baik hakim maupun rakyat Amerika tahu kapan ada perilaku yang melanggar batas. Pengadilan tertinggi saat ini di AS seharusnya tidak memiliki standar etika terendah,” kata Senator Dick Durbin, ketua Komite Kehakiman Senat pada Selasa.
Berbeda dengan cabang eksekutif dan legislatif dan setiap kantor federal lainnya, Mahkamah Agung tidak memiliki kode etik tertulis. Hakim diharuskan untuk mengikuti beberapa persyaratan etika sebagaimana diatur dalam undang-undang federal.
Anggota legislatif meminta pedoman baru tersebut setelah penyelidikan bulan lalu yang dilakukan oleh organisasi jurnalisme nirlaba ProPublica yang menunjukkan bahwa Hakim Clarence Thomas telah menemani miliarder dan donor konservatif Harlan Crow dalam liburan mewah selama dua dekade terakhir.
Thomas juga menghadapi kekhawatiran tentang konflik kepentingan karena keterlibatan istrinya dalam upaya membatalkan hasil pemilihan presiden 2020 yang memuncak pada serangan 6 Januari 2021 di US Capitol. Ia telah bertugas di pengadilan sejak 1991 ketika ia hampir tidak dikonfirmasi setelah menghadapi tuduhan publik terkait pelecehan seksual.
Dalam pernyataan 7 April 2023, Thomas menjelaskan mengapa ia tidak melaporkan hadiah-hadiah yang diterimanya dari Crow, yang ia sebut sebagai teman dekatnya. [my/rs]