Ketegangan menyelimuti Jakarta selama 21-22 Mei ketika pecah bentrokan di kawasan Tanah Abang, Slipi, dan Jalan M.H. Thamrin. Bentrokan itu terjadi antara polisi dengan demonstran yang mengklaim telah terjadi kecurangan dalam Pemilihan Umum 2019.
Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, menyebut korban tewas akibat bentrokan itu sebanyak delapan orang dan 737 lainnya cedera, termasuk 79 orang luka berat.
Dalam sambutannya di peringatan Nuzulul Quran sekaligus buka puasa bersama di kantor Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Kamis (23/5), Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, menyampaikan rasa prihatin sangat mendalam terhadap kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 21-22 Mei. Karena itu, dia meminta semua pihak melakukan introspeksi diri terhadap apa yang terjadi saat ini.
BACA JUGA: PBNU Minta Semua Pihak Bersabar Menunggu Hasil Rekapitulasi KPUDia menambahkan belakangan ini terjadi pemahaman keagamaan yang tidak berdasarkan ilmu, sehingga pengetahuan agama yang dimiliki tidak menghasilkan akhlak yang mulia. Malah sebaliknya, melahirkan tindakan-tindakan yang jauh dari nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama.
Agama, lanjut Said Aqil, harusnya bisa dijadikan sebagai nilai untuk menciptakan keharmonisan. Agamalah yang mengedepankan nilai moderasi yang melahirkan kerukunan dan kearifan.
"Hari-hari ini yang terjadi justeru sebaliknya. Ada orang beragama, merasa dirinya paling benar, paling baik, paling sempurna. Sebaliknya, semua yang berbeda dengan dirinya dianggap keliru dan salah. Ahli bidah, sesat, dan bahkan sampai kafir. Kondisi seperti ini meruntuhkan bangunan persaudaraan kebangsaan yang telah lama dibangun oleh para pendiri bangsa," ujar Said Aqil.
Said Aqil menegaskan perbedaan harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik dan bijaksana. Segala perbedaan harus didialogkan, bukan memaksakan kehendak dan bukan melakukan hal-hal yang bisa mencederai kemanusiaan.
PBNU Prihatin dengan Makin Maraknya Politisasi Agama
PBNU merasa prihatin karena belakangan ini begitu marak kecenderungan politisasi agama. Sehingga kalimat-kalimat terpuji yang mestinya untuk mendekatkan diri kepada Allah malah dijadikan sebagai instrumen kepentingan politik.
Suasana peringatan Nuzulul Quran sekaligus buka puasa bersama di kantor Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Kamis (23/5). (Foto: VOA/Fathiyah)
Said Aqil menekankan persatuan dan kesatuan merupakan barang mahal bagi semua negara. Dia menegaskan NU tidak akan mundur sedikit pun untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Karena itu dia menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menghilangkan rasa saling benci dan kembali merajut persatuan dan kesatuan.
Wapres Akui Meningkatnya Kecemasan karena Kepentingan Politik
Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengakui ada kecemasan bangsa Indonesia terbelah karena kepentingan politik. Karena itu dia berharap pihak-pihak bersengketa untuk kembali menyambung persahabatan dan persaudaraan demi kemajuan bangsa dan negara.
"Bahwa bangsa Indonesia ini kan terpecah belah karena masalah-masalah politik, masalah kebencian, apalagi soal-soal pilihan yang berbeda," ujar Jusuf Kalla.
Calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengingatkan umat Islam harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sumber inspirasi, landasan berpikir, sebagai kaidah penuntut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dia mengakui perbedaan dalam umat Islam karena adanya perbedaan tafsir.
Menurut Ma'ruf, sepanjang perbedaan itu dapat disikapi dengan penuh toleran sejatinya bukan sebuah masalah. Tapi ketika perbedaan itu disikapi dengan cara-cara yang tidak toleran, ini bakal menimbulkan masalah.
"Kalau kita bisa menyikapi perbedaan itu dengan penuh toleran, sepertinya tidak ada masalah. Tetapi ketika kita menyikapinya dengan sikap yang intoleran. Jadi bukan soal Al-Quran-nya, bukan soal tafsirnya, tapi yang menimbulkan kegaduhan itu sikap di dalam menyikapi perbedaan itu," tutur Ma'ruf.
Ma'ruf mengingatkan Indonesia adalah negara damai. Karena itu sejatinya tidak boleh menggunakan ayat-ayat perang.
Mahfud MD: Aksi Demonstrasi 21-22 Mei adalah Aksi Pribadi, Bukan Representasi Parpol atau Pasangan Calon Tertentu
Dalam kesempatan yang sama mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku menyesal dan prihatin atas aksi kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta sejak Selasa 21 Mei 2019.
Menurutnya, aksi yang dilakukan para demonstran itu merupakan aksi pribadi, bukan gerakan representasi dari partai politik atau pasangan calon (paslon) tertentu. Tentu saja, kegiatan anarkis ini bisa dianggap mengganggu ketenteraman umum.
Peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama di kantor PBNU tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. (fw/em)