Keuskupan Agung Jakarta Desak AS Patuhi Resolusi PBB

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo di Gereja Katedral Jakarta, Senin, 25 Desember 2017. (Foto:VOA/Andylala)

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo di Gereja Katedral, Jakarta, Senin (25/12) menegaskan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) meminta negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya Amerika Serikat tunduk pada resolusi PBB.

Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menolak klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal Yerusalem Ibu Kota Israel. Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo di Gereja Katedral, Jakarta, Senin (25/12) menegaskan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya Amerika Serikat harus tunduk pada resolusi PBB.

"Dalam hal ini sikap PGI dan KWI sama dengan organisasi agama-agama yang lain. Intinya sebagai warga dunia yang tergabung dalam PBB dan semestinya negara-negara yang menjadi anggota PBB itu tunduk pada resolusi-resolusi PBB. Nah yang dilakukan Presiden Trump itu kan tidak sesuai dengan resolusi PBB," kata Ignatius Suharyo.

Ignatius Suharyo memastikan, pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus secara tegas telah menolak pernyataan Presiden Trump. Paus lanjut Ignatius juga mengakui Palestina sebagai negara.

"Kami sebagai warga Katolik tinggal ikut pimpinan tertinggi kami, Paus. Paus itu eksplisit mengakui Palestina, eksplisit. Dan juga menolak pernyataan dari Presiden Trump itu. Pemerintah Indonesia sudah tegas menyatakan itu. Maka kita ini sebagai warga negara Indonesia masa mau bertentangan dengan sikap pemerintah kan tidak," imbuhnya.

Ignatius juga menilai, pemerintah Indonesia sudah cukup tegas dalam menyikapi ulah Presiden AS tersebut. Ia juga berpendapat, konflik antara Palestina dan Israel bukan merupakan masalah agama, melainkan konflik politik yang sudah lama terjadi.

"Mestinya yang harus berbicara menyelesaikan masalah adalah kedua belah pihak, Palestina dan Israel. Masalah ini bukan masalah agama. Ini masalah kemanusiaan. Masalah politik kebangsaan yang sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Nah, masalah yang sudah berjalan sekian lama ini masa mau diselesaikan dalam lima menit sebulan dua bulan tiga bulan kan ga bisa. Pasti akan membutuhkan waktu yang panjang tapi biarlah pihak-pihak yang bersengketa itu berbicara bersama-sama. Sementara negara-negara lain itu memberi fasilitas entah apa bentuknya supaya pembicaraan itu tidak berhenti dan terus maju," lanjut Ignatius Suharyo.

Penasehat khusus Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Romo Antonius Benny Susetyo dalam wawancara dengan VOA Presiden Joko Widodo telah memposisikan Indonesia sebagai negara terdepan menolak klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal Yerusalem Ibu Kota Israel.

"Dalam konstitusi kan disebut menjaga perdamaian dunia, dan ini sudah dilakukan pak Jokowi, sehingga masyarakat seharusnya memberikan dukungan secara positif. Karena langkah diplomasi pak Jokowi. Karena pak Jokowi sudah melakukan upaya luar biasa, kalau menurut saya dia sudah menjadi Soekarno muda Indonesia. Apa yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi cukup baik dengan melakukan lobi politik ke negara-negara Eropa," kata Romo Antonius Benny Susetyo.

Pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem seba ai ibu kota Israel menjadi isu yang diperdebatkan di seluruh dunia. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan pemungutan suara mengenai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Kamis pekan lalu di New York Amerika Serikat. Hasilnya, sebanyak 128 negara mendukung untuk menolak pengakuan tersebut. Sementara, 35 negara memilih abstain, 9 negara menolak, dan 21 negara memilih tidak menggunakan hak pilihnya.

Pemerintah Indonesia melalui keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI berharap agar semua anggota PBB menghormati hasil pemungutan suara tersebut. Indonesia mendorong semua pihak agar mendukung proses perdamaian Palestina-Israel. Harapannya, dengan ada situasi yang lebih kondusif, maka solusi dua negara pun dapat terwujud. [aw/ab]