Pihak berwenang di wilayah Kashmir yang menjadi bagian dari India, bersiaga tinggi menjelang jadwal kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke wilayah tersebut pada Kamis (7/3). Kunjungan itu adalah kunjungan pertama Modi sejak pemerintahannya mencabut status khusus wilayah semi-otonom dari wilayah yang disengketakan tersebut pada tahun 2019. Kashmir adalah satu-satunya wilayah di India yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Ribuan tentara, termasuk polisi setempat dan pasukan paramiliter, telah dikerahkan di ibu kota Srinagar. Pagar yang dipasang oleh pemerintah Jammu dan Kashmir, atau J&K, dan bendera Partai Bharatiya Janata Party, atau BJP, yang dipimpin Modi, akan menyambutnya di Stadion Bakshi di lingkungan Wazir-Bagh di mana ia dijadwalkan untuk memberikan pidato di depan umum.
Pasukan keamanan yang dikerahkan di sekitar Srinagar telah mengambil tindakan keamanan lain sebelum kunjungan tersebut, termasuk menggeledah penumpang, yang telah menyinggung perasaan beberapa warga, dan menggunakan anjing pelacak untuk mencari zat terlarang.
“Penggeledahan adalah salah satu bentuk pelecehan, dan kami, warga Kashmir, telah menjadi sasarannya selama beberapa dekade. Saya yakin tidak ada yang berubah di Kashmir; malah situasinya makin memburuk,” kata Jahangir Khan, seorang warga Srinagar.
BACA JUGA: Studi: Ujaran Kebencian Anti-Muslim Melonjak di India“Slogan aparat keamanan, ‘Hormati semua dan curigai semua’ adalah penuh kemunafikan. Bagaimana Anda bisa menghormati semua orang jika Anda mencurigai semua orang?” ujarnya seraya menambahkan, dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar warga lebih memilih berdiam diri di rumah.
Modi, menurut pernyataan yang dikeluarkan dari kantornya melalui Biro Informasi Pers, akan berpartisipasi dalam program bertajuk “India Maju – Jammu Kashmir Maju.”
Selama program tersebut, perdana menteri itu diperkirakan akan “mendedikasikan” program pengembangan pertanian senilai lebih dari $600 juta “untuk meningkatkan ekonomi pertanian di J&K,” demikian bunyi pernyataan pers. Dia juga akan “meluncurkan beberapa proyek yang berkaitan dengan sektor pariwisata,” tambah pernyataan itu.
BJP melihat kunjungan Modi ke Kashmir sebagai langkah untuk mendapatkan dukungan untuk masa jabatan ketiga berturut-turut dengan pemilu nasional yang dijadwalkan pada bulan April. Politisi yang terkait dengan BJP cabang J&K mengklaim bahwa lebih dari 200.000 orang dari Kashmir diperkirakan akan hadir saat perdana menteri itu tiba di Stadion Bakshi.
“Perdana Menteri telah menulis babak baru pembangunan di J&K dengan membuka gerbang harta karun India bagi masyarakat di wilayah tersebut,” kata Ravinder Raina, presiden BJP J&K, kepada wartawan pada Selasa (5/3). “Kunjungannya pada tanggal 7 Maret akan dikenang sebagai peristiwa bersejarah.”
Raina menambahkan bahwa orang-orang di wilayah Himalaya “mengagumi” Modi dan itulah sebabnya mereka akan mengunjungi ibu kota dari berbagai penjuru lembah dalam jumlah besar untuk “melihat sekilas sosoknya.”
Polisi di wilayah Jammu dan Kashmir memeriksa warga di area Wazir Bagh, Srinagar, pada 5 Maret 2024, menjelang kedatangan Perdana Menteri Narendra Modinke wilayah tersebut. (Foto: VOA/Wasim Nabi)
“Stadion itu tidak mampu menampung 200.000 orang, oleh karena itu pengaturan dilakukan di beberapa lokasi di Srinagar agar semua orang bisa melihat dan mendengarnya di layar lebar,” kata Raina. “Setiap rumah tangga di Kashmir menghargai upaya Perdana Menteri Modi yang dilakukannya demi kemajuan masyarakat J&K.”
Beberapa penduduk setempat mengatakan mereka tidak berharap kunjungan Modi akan memberikan manfaat, salah satunya karena hilangnya status istimewa di wilayah tersebut.
“Hak masyarakat dirampas pada 5 Agustus 2019. Status keistimewaan tidak pernah menjadi hambatan untuk membangun daerah. Tidak ada yang mengharapkan apa pun dari Modi dan pemerintahannya,” kata Mohammad Ayaz, warga Srinagar lainnya. “Orang-orang memiliki gambaran yang jelas di depan mereka. Orang-orang di sini tahu siapa yang bekerja demi kemajuan mereka dan siapa yang menyesatkan mereka.”
“Tingkat pengangguran di J&K telah melonjak ke tingkat tertinggi sepanjang masa,” kata Ayaz kepada VOA. “BJP bisa mencoba segalanya untuk memenangkan kursi, tapi mereka tidak akan berhasil baik di Kashmir, Jammu, atau di Ladakh.”
Hilangnya status khusus Kashmir menyebabkan wilayah tersebut dibagi menjadi dua wilayah federal – Jammu dan Kashmir, serta Ladakh. Kedua wilayah tersebut diatur oleh pemerintah pusat dan tidak memiliki badan legislatif sendiri. Pada tanggal 4 Maret, The Hindu, sebuah surat kabar yang berbasis di New Delhi, melaporkan bahwa pemerintahan J&K mengerahkan ribuan pegawai pemerintah untuk menghadiri rapat umum Modi. Laporan tersebut menyebutkan bahwa 13 departemen pemerintah telah diberitahu untuk mengirim pegawainya ke Stadion Bakshi.
“Ya, ini benar. Banyak pegawai pemerintah, termasuk dari J&K Bank, telah diinstruksikan untuk datang ke tempat tersebut pada pukul 05.30,” kata seorang pegawai pemerintah yang tidak mau disebutkan namanya kepada VOA karena sensitivitas isu tersebut.
“Pemerintah tidak hanya memaksa pegawai negeri tetapi juga sekolah swasta dengan meminta mereka mengirimkan kendaraannya untuk mengangkut karyawan ke stadion,” tambahnya.
BACA JUGA: Angkatan Laut India akan Buka Pangkalan Strategis di Dekat Maladewa“Setiap orang harus mematuhinya atau akan menghadapi konsekuensinya,” kata karyawan itu. “Tidak ada orang tak dikenal yang diizinkan memasuki tempat tersebut karena pemerintah telah menyiapkan daftar orang tersebut setelah badan keamanan membersihkan nama mereka setelah melakukan verifikasi yang memadai,” tambahnya.
Banyak penduduk Srinagar mengatakan anggota keluarga mereka telah ditahan oleh polisi setempat menjelang kunjungan Modi.
“Teman saya ditahan karena masa lalunya,” kata seorang warga di lingkungan Soura di Srinagar kepada VOA. “Dia akan dibebaskan setelah Modi kembali ke Delhi.”
Vidhi Kumar Birdi, inspektur jenderal polisi Kashmir, yang dihubungi untuk memberikan komentarnya, memutus percakapan segera setelah diwawancarai.
India dan Pakistan sama-sama mengklaim wilayah Kashmir sejak kedua negara memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. Mereka mengendalikan sebagian wilayah tersebut dengan “Garis Kendali” sebagai perbatasan de facto. [my/jm]
Wasim Nabi dan Ayesha Tanzeem berkontribusi dalam laporan ini. Beberapa informasi dari laporan ini diambil dari the Associated Press.