Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan para pejabat untuk menggelar usaha pencegahan pandemi yang lebih keras setelah ia menolak sumbangan vaksin COVID-19 yang ditawarkan melalui program imunisasi yang didukung PBB.
Kantor berita pemerintah KCNA melaporkan, Jumat (3/9), pada pertemuan Politbiro, sehari sebelumnya, Kim mengatakan para pejabat harus "ingat bahwa pengetatan pencegahan epidemi adalah tugas terpenting yang tidak boleh dilonggarkan bahkan untuk sesaat sekalipun."
Sambil menekankan perlunya sarana material dan teknis untuk pencegahan virus dan meningkatkan kualifikasi petugas kesehatan, Kim juga menyerukan untuk menyempurnakan sistem pencegahan epidemi gaya negara itu, kata KCNA.
Kim sebelumnya meminta warga Korea Utara untuk bersiap menghadapi pembatasan COVID-19 yang berkepanjangan, yang menunjukkan bahwa perbatasan-perbatasan negara itu akan tetap ditutup meskipun kondisi ekonomi dan pangan memburuk.
Kota Kaepoong Korea Utara dilihat dari observatorium unifikasi di Paju, Seoul, Korea Selatan, Jumat, 3 September 2021. (AP)
Sejak awal pandemi, Korea Utara telah memberlakukan karantina yang ketat dan penutupan perbatasan untuk mencegah wabah, meskipun klaimnya bahwa negara itu bebas virus corona diragukan secara luas.
Pada hari Selasa, UNICEF, yang mengumpulkan dan mengirimkan vaksin atas nama program distribusi COVAX, mengatakan Korea Utara mengusulkan agar jatah sekitar tiga juta suntikan Sinovac buatan China dikirim ke negara-negara yang lebih membutuhkannya.
Korea Utara juga dijadwalkan untuk menerima vaksin AstraZeneca melalui COVAX, tetapi pengirimannya telah ditunda.
Menurut UNICEF, kementerian kesehatan Korea Utara mengatakan akan terus berkomunikasi dengan COVAX mengenai vaksin di masa depan. [ab/uh]