Presiden Kolombia berhaluan kiri, Gustavo Petro, pada Selasa (3/10) meluncurkan kebijakan narkoba nasional baru yang bertujuan untuk mengurangi jumlah tanaman koka, mengurangi kemungkinan produksi kokain, serta mencegah penggundulan hutan yang terkait dengan perdagangan narkoba, sambil membantu transisi para petani kecil menuju perekonomian yang legal.
Strategi itu akan dijalankan dari tahun 2023 sampai 2033, serta akan mendukung berbagai wilayah, komunitas dan ekosistem yang terkena dampak narkoba. Kebijakan itu diharapkan dapat membantu orang-orang meninggalkan kegiatan ilegal dan memilih kegiatan perekonomian yang legal, sehingga dapat mentransformasi kondisi ekonomi dan sosial mereka dalam prosesnya, kata Petro di El Tambo, kotamadya di Provinsi Cauca, yang menjadi salah satu daerah yang paling terdampak tanaman koka.
BACA JUGA: AS Tuntut 8 Perusahaan dan 12 Warga China dalam Kasus Perdagangan FentanilKebijakan itu bertujuan untuk mengefektifkan pengelolaan lingkungan dan langkah-langkah untuk melestarikan dan memulihkan wilayah yang terkena dampak perdagangan narkoba, sambil menangani penggunaan narkoba dengan fokus pada kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia.
Kebijakan itu juga akan mendorong pemberantasan tanaman koka secara sukarela dan menggantinya dengan tanaman kopi, coklat atau buah-buahan. Melalui strategi itu, negara akan meningkatkan kehadirannya di daerah-daerah terpencil di Kolombia, tambah presiden.
Terlepas dari perubahan fokus, pemerintah akan terus menarget keuangan organisasi-organisasi kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba, yang telah memicu konflik bersenjata di dalam Kolombia selama enam dekade dan telah menewaskan sedikitnya 450.000 orang. [rd/rs]