Komisi HAM Ethiopia: Bebaskan Orang-orang Tigray

Seorang relawan yang bergabung dengan pasukan pro pemerintah Ethiopia menerima pelatihan dasar militer di Amhara, di utara Ethiopia, pada 24 Agustus 2021. (Foto: AP)

Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia (EHRC), pada Rabu (29/6), menyerukan pembebasan segera lebih dari 8.500 orang dari wilayah Tigray yang dilanda perang. Mereka mengatakan orang-orang itu ditahan secara ilegal di dua kamp di wilayah tersebut.

Tercatat sebanyak 8.560 pria, perempuan dan anak-anak di wilayah tersebut telah menjadi sasaran "penangkapan ilegal dan sewenang-wenang" karena etnis mereka. Para warga tersebut telah ditahan sejak Desember lalu, kata EHRC. Kamp-kamp itu terletak di Semera, ibu kota wilayah Semera yang berbatasan dengan Tigray, tambah EHRC, lembaga publik yang berstatus independen.

BACA JUGA: WFP Serukan Bantuan untuk Atasi Kerawanan Pangan bagi 89 Juta Warga Ethiopia

Beberapa orang telah meninggal karena sakit dan perawatan medis dan bantuan kemanusiaan di kamp sangat terbatas. Mereka yang ditahan dilarang untuk pergi ke puskesmas kecuali perempuan yang hendak melahirkan, tambah komisi tersebut.

"Situasi saat ini tidak memiliki dasar hukum. Mereka yang tinggal di kamp-kamp mengalami berbagai pelanggaran HAM sehingga (penahanan) harus segera dihentikan dan (mereka dibebaskan) tanpa prasyarat," kata kepala EHRC Daniel Bekele dalam pernyataan.

BACA JUGA: Kelompok-Kelompok HAM Tuduh Pasukan Regional Ethiopia Lakukan Pembersihan Etnis di Tigray

Konflik meletus di Tigray pada akhir tahun lalu ketika Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, peraih Nobel Perdamaian, mengirim pasukan untuk menggulingkan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Ia berdalih tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas serangan pemberontak di kamp-kamp tentara.

Tak terhitung jumlah orang yang telah terbunuh di Tigray, serta daerah tetangganya Afar dan Amhara. Jutaan orang juga berada dalam cengkeraman krisis kemanusiaan, dengan banyak orang di Tigray berada di ambang kelaparan dan wilayah itu masih belum dilengkapi layanan dasar seperti listrik dan komunikasi. [ka/jm]