Ketika para pemimpin Uni Eropa membahas anggaran 1 triliun euro (senilai 1,1 triliun dolar) Kamis (20/2), sejumlah anggota parlemen prihatin dengan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan terhadap dana bernilai ratusan juta euro yang dibagikan kepada sejumlah perusahaan yang dimiliki orang-orang yang memutuskan alokasi dana tersebut .
Salah satu kasus yang menyolok terkait dengan Perdana Menteri Ceko, Andrej Babis. Bocoran hasil audit terhadap Uni Eropa tahun lalu menyimpulkan milyarder populis itu punya konflik kepentingan dengan beberapa subsidi Uni Eropa yang melibatkan kelompok grup bisnis yang pernah dimilikinya. Menurut beberapa laporan audit itu melibatkan subsidi bernilai lebih dari 100 juta euro.
Babis membantah melakukan kesalahan dan menuduh Uni Eropa berupaya mengacaukan Republik Ceko.
Namun kekhawatiran Uni Eropa itu tidak hanya terbatas pada Republik Ceko. Kepentingan bisnis sejumlah pemimpin di Hungaria, Bulgaria, Rumania, dan negara anggota lainnya juga menjadi perhatian di Brussels, di mana Uni Eropa kekurangan mekanisme dan hukum untuk memerangi masalah itu secara efektif.
Tuduhan-tuduhan terkait penipuan itu berpotensi menggerogoti kepercayaan publik terhadap proyek Eropa pada saat beberapa partai sayap kanan dan anti-imigran meraih kekuasaan. Juga saat salah satu negara anggota Uni Eropa terbesar, Inggris, meninggalkan blok itu.
Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana mencegah mereka yang memutuskan seberapa besar uang pembayar pajak dialokasikan untuk subsidi pertanian, proyek infrastruktur atau bantuan pembangunan daerah, menyalurkan dana tunai itu ke sejumlah bisnis mereka sendiri.
Badan pengawasan belanja dari Parlemen Eropa, Komite Pengawasan Anggaran, mendesak komisi eksekutif Uni Eropa agar ’mengusulkan jumlah maksimum pembayaran per orang secara langsung, sehingga tidak memungkinkan untuk menerima subsidi ratusan juta euro’ dalam setiap periode anggaran yang berlangsung selama tujuh tahun.
Menjelang KTT Anggaran luar biasa, Kamis (20/2), beberapa anggota parlemen meminta ‘pedoman untuk memerangi konflik kepentingan politisi terkenal’ sekaligus meminta Dewan Eropa - lembaga yang mewakili 27 negara anggota Uni Eropa – ‘untuk mengadopsi standar etika umum terkait hal tersebut.’
Tidak ada pemimpin atau negara yang secara eksplisit disebut oleh komite itu, yang tidak kendali pengawasan atas anggaran nasional atau bahkan anggaran Dewan Eropa, dan yang anggota-anggotanya lebih memilih untuk bersikap low profile. [mg/jm]