Anggota Kongres AS menolak rancangan pendanaan pemerintah yang diajukan oleh Partai Republik pada hari Rabu (18/9) di tengah perpecahan dalam partai tersebut, dengan mantan presiden Donald Trump menyerukan penutupan paksa pemerintahan kecuali sejumlah tuntutan tertentu dipenuhi.
Dengan dana pemerintah yang akan berakhir pada akhir September, rancangan undang-undang tersebut ditolak dalam pemungutan suara yang berakhir dengan 220-202, karena beberapa anggota DPR dari Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat untuk menentangnya.
Kongres membutuhkan RUU sementara yang dikenal sebagai “Resolusi Berkelanjutan” untuk menjaga agar pemerintah tetap berjalan setelah pemilihan presiden November, tetapi kedua partai belum mencapai kesepakatan mengenai anggaran setahun penuh.
Perpanjangan enam bulan yang diusulkan pada hari Rabu tersebut tadinya direncanakan untuk menunda batas waktu penutupan pemerintahan hingga Maret 2025, ketika presiden berikutnya sudah berada di Ruang Oval.
BACA JUGA: Rusia, Iran, China Ingin Pengaruhi Pemilu Amerika SerikatDraf tersebut juga mencakup Undang-undang SAVE, tindakan yang didukung Trump yang mengharuskan pemilih menunjukkan bukti kewarganegaraan saat mendaftar dalam pemilihan federal.
Tetapi pemerintahan Presiden Joe Biden, yang khawatir tentang pemilih yang memenuhi syarat akan diblokir dari daftar pemilih atau dicegah, menentang rancangan undang-undang tersebut.
Pemerintahan Biden mencatat bahwa pemungutan suara oleh warga negara non-AS sudah ilegal dan tidak ada bukti bahwa hal itu terjadi.
“Jika Partai Republik tidak bisa meloloskan UU SAVE, dan setiap bagiannya, mereka seharusnya tidak menyetujui Resolusi Berkelanjutan dengan cara, bentuk, atau rupa apa pun,” kata Trump di media sosial Truth Social menjelang pemungutan suara.
Penutupan pemerintah akan mengakibatkan penutupan lembaga-lembaga federal dan taman nasional, pembatasan layanan publik, dan jutaan pegawai federal harus dirumahkan tanpa gaji hanya beberapa minggu sebelum pemilihan. [lt/ab]