Kontroversi mengenai mandat atau keharusan untuk menjalani vaksinasi vaksin virus corona di Amerika Serikat (AS) kini semakin berlipat ganda dan diperkirakan akan meningkat tajam dalam beberapa minggu ke depan ketika arahan tersebut mulai diberlakukan.
Pejabat Gedung Putih saat ini sedang menyempurnakan perintah Presiden Joe Biden agar sekitar 80 juta orang yang berada dalam unit usaha yang memiliki 100 atau lebih pekerja harus menjalani vaksinasi atau melakukan test COVID-19 secara teratur. Madat tersebut juga berlaku pada jutaan tentara dan pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah harus divaksinasi selambat-lambatnya pada akhir tahun ini.
BACA JUGA: Fauci Bela Program Presiden Biden Soal Mandat Vaksinasi Virus CoronaKetika sebagian besar personil Angkatan Laut AS telah menjalani vaksinasi, pejabat-pejabat Angkatan Laut telah mulai memberhentikan personil yang menolak untuk divaksinasi.
Sementara itu, sejumlah besar pemilik usaha dan badan-badan pemerintah yang memiliki aturan wajib vaksinasi, juga telah memberhentikan para pegawainya yang tidak divaksinasi.
Hingga saat ini, terdapat 177 juta orang di Amerika yang telah divaksinasi penuh. Sebanyak dua pertiga dari jumlah tersebut adalah orang dewasa.
Seorang pengunjuk rasa memegang poster yang berisi pesan penolakan terhadap mandat vaksin yang akan diberlakukan di AS dalam sebuah protes di Gedung Pemerintahan Michigan, AS. (Foto: Thomson Reuters)
Sejumlah anggota Angkatan Bersenjata Amerika telah mulai mengunggah video yang berisi pengakuan bahwa mereka menghadapi ancaman pemecatan karena menolak untuk divaksinasi. Para tentara dalam video tersebut, di mana mereka menyebutkan identitas diri termasuk jenjang karir dan di wilayah mana mereka bertugas, mengklaim bahwa kebebasan untuk mengontrol layanan kesehatan terhadap diri mereka sendiri telah dilanggar.
Personil militer Amerika menghadapi tenggat waktu bervariasi hingga akhir tahun ini untuk segera divaksinasi, tergantung dari unit militer mereka masing-masing. Lebih dari dua juta PNS juga sudah harus divaksinasi selambat-lambatnya pada 22 November mendatang.
BACA JUGA: Biden: AS Menuju ‘Arah yang Benar’ dalam Perangi PandemiTetapi 10 PNS, termasuk empat personil Angkatan Udara dan seorang personil Secret Service mengajukan gugatan hukum terhadap mandat tersebut di Washington DC, dengan mengklaim bahwa mandat vaksinasi itu melanggar jaminan konstitusi atas kebebasan beragama dan dilarang oleh aturan hukum federal.
Secara keseluruhan legalitas mandat vaksinasi ini harus dipertimbangkan oleh sembilan anggota Mahkamah Agung. [em/jm]