Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Sin Son Ho hari Jumat (21/6) meminta pembubaran komando PBB pimpinan Amerika di Korea Selatan.
Duta Besar Korea Utara untuk PBB meminta pembubaran komando PBB pimpinan Amerika di Korea Selatan, dengan mengatakan hal itu menghambat perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.
Hari Jumat, dalam jumpa pers yang langka, Duta Besar Sin Son Ho mengecam Amerika, dengan mengatakan Amerika menunjukkan tidak adanya dukungan bagi upaya mengakhiri komando PBB itu dan gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea.
Duta Besar itu juga mengatakan komando PBB itu berorientasi perang, bukan berorientasi perdamaian. Ia akan menyerahkan rencana pembubaran komando itu kepada Majelis Umum PBB.
Kepala komando PBB di Semenanjung Korea membela gencatan senjata itu. Dalam pernyataan bulan Maret, Jenderal James Thurman mengatakan "selama 60 tahun, perjanjian gencatan senjata telah menjamin perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea." Ia juga mengatakan keberhasilan perjanjian itu memungkinkan Korea Selatan menjadi "negara demokrasi yang bersemangat."
Korea Utara dan Selatan tidak pernah menjalin hubungan diplomatik. Tiga tahun perang saudara mereka pada awal tahun 1950-an berakhir tanpa kesepakatan, yang menghasilkan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Semenanjung Korea tetap terpecah oleh perbatasan yang dijaga ketat, dipantau komando PBB.
Hari Jumat, dalam jumpa pers yang langka, Duta Besar Sin Son Ho mengecam Amerika, dengan mengatakan Amerika menunjukkan tidak adanya dukungan bagi upaya mengakhiri komando PBB itu dan gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea.
Duta Besar itu juga mengatakan komando PBB itu berorientasi perang, bukan berorientasi perdamaian. Ia akan menyerahkan rencana pembubaran komando itu kepada Majelis Umum PBB.
Kepala komando PBB di Semenanjung Korea membela gencatan senjata itu. Dalam pernyataan bulan Maret, Jenderal James Thurman mengatakan "selama 60 tahun, perjanjian gencatan senjata telah menjamin perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea." Ia juga mengatakan keberhasilan perjanjian itu memungkinkan Korea Selatan menjadi "negara demokrasi yang bersemangat."
Korea Utara dan Selatan tidak pernah menjalin hubungan diplomatik. Tiga tahun perang saudara mereka pada awal tahun 1950-an berakhir tanpa kesepakatan, yang menghasilkan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Semenanjung Korea tetap terpecah oleh perbatasan yang dijaga ketat, dipantau komando PBB.