Korea Utara mengecam Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena mengadakan pertemuan tentang peluncuran satelit baru-baru ini. Pyongyang menyebut pertemuan tersebut sebagai "tuntutan perampokan" dari Amerika Serikat (AS). Media pemerintah KCNA pada Minggu (4/6) mengatakan Korea Utara bersumpah untuk terus menolak sanksi dan mengambil tindakan "membela diri.”
Washington menyerukan diadakannya pertemuan DK PBB pada pekan lalu untuk membahas upaya Korea Utara menempatkan satelit mata-mata pertamanya di orbit. Uji coba tersebut terakhir dengan kegagalan karena mesin pendorong dan muatannya jatuh ke laut.
Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan seorang pejabat partai yang berkuasa, mengatakan pertemuan itu adalah tanda lain bahwa dewan berfungsi sebagai "tambahan politik" AS dengan menerima "tuntutan perampokan" Washington untuk mengabaikan hak negara atas perkembangan ruang angkasa.
BACA JUGA: Korea Selatan: Sejumlah Negara Abaikan Perilaku Pelanggaran Hukum Korea Utara"Saya sangat tersinggung bahwa DK PBB secara rutin mengkritik pelaksanaan hak kedaulatan kami seperti yang diinginkan Amerika Serikat, dan sangat mengutuk dan menolak ini sebagai tindakan yang paling tidak adil dan berprasangka mencampuri urusan dalam negeri dan melanggar kedaulatan kami," kata Kim dalam sebuah pernyataan melalui KCNA.
Dia mengatakan peluncuran satelit adalah "tindakan bela diri balasan yang sah" terhadap meningkatnya ancaman dari AS dan sekutunya, yang dituduh Pyongyang mengobarkan kembali ketegangan dengan latihan militer musim semi tahunan mereka.
Korea Utara tidak akan pernah mengakui resolusi sanksi PBB "bahkan jika mereka menamparnya ratusan, ribuan kali," katanya. Pyongyang bersikeras untuk terus menggunakan hak kedaulatannya, termasuk meluncurkan satelit mata-mata.
BACA JUGA: Parlemen Korsel: Korea Utara Tampaknya Tergesa-gesa Luncurkan SatelitDalam isu lain, KCNA menerbitkan komentar oleh Kim Myong Chol, yang digambarkan sebagai analis urusan internasional, mengkritik resolusi yang diadopsi oleh komite keamanan Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Korea Utara memberi tahu IMO tentang kerangka waktu peluncuran satelit yang direncanakan. Resolusi tersebut "dengan keras" mengutuk uji coba rudal negara yang terisolasi itu "yang secara serius mengancam keselamatan pelaut dan pelayaran internasional."
Analis tersebut juga menuduh IMO "sepenuhnya dipolitisasi" dengan mengikuti "kebijakan permusuhan dan anti-Korea Utara" AS dan sekutunya. [ah/ft]