Korsel Beri Sanksi Baru Terkait Perdagangan Senjata Ilegal Korut

Korea Selatan, Kamis (21/9) memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap 10 individu dan dua entitas karena keterlibatan mereka dalam transaksi keuangan ilegal terkait program nuklir Korea Utara dan perdagangan senjata dengan tiga negara, termasuk Rusia.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan itu diambil untuk “menanggapi dengan tegas aktivitas ilegal Korea Utara yang menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan masyarakat internasional.”

Para pejabat tinggi militer Korea Utara, termasuk Menteri Pertahanan Kang Sun Nam, termasuk di antara yang menghadapi sanksi-sanksi baru itu.

Kang terlihat mendampingi pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang pekan lalu bepergian ke kawasan Timur Jauh Rusia untuk pertemuan puncak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, sehingga menimbulkan kekhawatiran baru mengenai kerja sama militer antara kedua negara.

Pembicaraan langsung mereka telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pejabat AS dan Korea Selatan sehubungan dengan kemungkinan Korea Utara dapat mengirimi Rusia amunisi untuk menyerang Ukraina sebagai imbalan atas bantuan ekonomi dan teknologi canggih Rusia untuk satelit dan kapal selam tenaga nuklir Korea Utara.

Jika Korea Utara memperoleh informasi dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan senjata penghancur massalnya sebagai imbalan atas dukungan untuk Moskow dengan senjata konvensional, “kesepakatan ini akan menjadi provokasi langsung yang mengancam perdamaian dan keamanan bukan hanya Ukraina tetapi juga Republik Korea,” kata Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dalam pidatonya di Majelis Umum PBB hari Rabu.

Pengumuman hari Kamis itu merupakan yang ke-12 kali bagi Korea Selatan, di bawah pemerintahan Yoon, telah memberlakukan sanksi-sanksi sepihak terhadap Korea Utara, membuat jumlah yang dikenai sanksi adalah 64 individu dan 53 entitas. [uh/ab]