Pemerintah Inggris mengumumkan pada Sabtu (25/9) bahwa pihaknya akan mengeluarkan hingga 10.500 visa kerja sementara kepada pengemudi truk dan pekerja peternakan unggas untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja – sebuah kebijakan yang bertolak belakang dengan tujuan Brexit.
Visa jangka pendek yang berlaku mulai bulan depan hingga akhir Desember itu dikeluarkan ketika para menteri bergulat dengan anjloknya jumlah sopir dan pekerja sektor kunci lainnya, yang berdampak pada pasokan bahan bakar dan industri lainnya.
Minimnya pengemudi truk menyebabkan antrean panjang di pom-pom bensin beberapa hari terakhir. Masyarakat mengabaikan imbauan pemerintah untuk tidak membeli bensin karena panik, setelah beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tutup karena kekurangan pasokan bahan bakar.
Keputusan untuk memperluas skema visa pekerja kritikal itu merupakan langkah kebalikan (bisa juga: berlawanan) yang diambil Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yang pemerintahannya telah memperketat aturan imigrasi pascaBrexit. Pemerintahan Johnson bersikeras bahwa ketergantungan Inggris pada tenaga kerja asing harus diakhiri.
Pemerintahannya telah menolak keputusan itu berbulan-bulan, meskipun diperkirakan akan terjadi kekurangan tenaga kerja pengemudi kendaraan barang berat (HGV) sebanyak 100 ribu orang dan telah diperingatkan oleh berbagai sektor bahwa pasokan kebutuhan pokok akan menipis.
Namun demikian, Menteri Transportasi Grant Shapps berkukuh bahwa keputusan itu diambil “sedini mungkin” dan bahwa langkah-langkah lebih luas yang telah diumumkan akan memastikan persiapan pra-Natal “tetap aman.”
“Pihak industri juga harus berperan dengan terus memperbaiki kondisi kerja dan menaikkan gaji dengan layak agar perusahaan-perusahaan mempertahankan para pengemudi baru,” tambahnya.
Namun, salah seorang pengusaha menolak langkah-langkah baru itu karena ia anggap tidak memadai. [rd/ft]