Laporan terbaru panel independen penyelidik skandal Bank Kabul mengungkapkan adanya pinjaman ilegal senilai 861 juta dolar, Rabu (28/11).
Sebuah panel independen yang menyelidiki skandal Bank Kabul mengatakan, sejumlah pejabat bank itu telah secara nekad melakukan penipuan, sementara kurangnya kontrol dan pengawasan ikut mengakibatkan kerugian ratusan juta dolar.
Sebuah laporan baru yang dikeluarkan Rabu mengatakan pinjaman ilegal senilai 861 juta dolar diberikan kepada 19 individu dan bisnis, termasuk sebesar 270 juta dolar untuk mantan pemimpin bank itu.
Komisi penyelidik itu mengatakan para pejabat senior bank itu memerintahkan para pegawai untuk memberikan pinjaman berdasarkan catatan-catatan yang dipalsukan, dan menggunakan dua set buku akuntansi untuk melakukan operasi penipuan pinjaman dan penggelapan.
Laporan sepanjang 87 halaman itu mengatakan penipuan itu memanfaatkan pinjaman baru untuk memberi kesan bahwa pinjaman lama telah dibayar namun pembayaran yang sesungguhnya atas pokok dan bunga sangat jarang terjadi.
Komisi itu dibentuk pada 2010 untuk mengawasi dan mengevaluasi usaha-usaha anti korupsi. Komisi itu terdiri dari tiga orang Afghanistan dan tiga perwakilan internasional.
Komisi tersebut mengatakan, warga Afghanistan akan terpaksa menanggung beban akibat kegagalan bank itu dengan uang yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan, perawatan kesehatan, prasarana dan keamanan.
Sebuah laporan baru yang dikeluarkan Rabu mengatakan pinjaman ilegal senilai 861 juta dolar diberikan kepada 19 individu dan bisnis, termasuk sebesar 270 juta dolar untuk mantan pemimpin bank itu.
Komisi penyelidik itu mengatakan para pejabat senior bank itu memerintahkan para pegawai untuk memberikan pinjaman berdasarkan catatan-catatan yang dipalsukan, dan menggunakan dua set buku akuntansi untuk melakukan operasi penipuan pinjaman dan penggelapan.
Laporan sepanjang 87 halaman itu mengatakan penipuan itu memanfaatkan pinjaman baru untuk memberi kesan bahwa pinjaman lama telah dibayar namun pembayaran yang sesungguhnya atas pokok dan bunga sangat jarang terjadi.
Komisi itu dibentuk pada 2010 untuk mengawasi dan mengevaluasi usaha-usaha anti korupsi. Komisi itu terdiri dari tiga orang Afghanistan dan tiga perwakilan internasional.
Komisi tersebut mengatakan, warga Afghanistan akan terpaksa menanggung beban akibat kegagalan bank itu dengan uang yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan, perawatan kesehatan, prasarana dan keamanan.