Pemerintah kawasan Kurdistan di Irak, Rabu (25/10), menawarkan untuk membekukan hasil referendum dan memulai dialog dengan pemerintah pusat di Baghdad untuk mencegah kekerasan lebih lanjut antara kedua pihak.
Pekan lalu, pasukan Irak merebut kota Kirkuk dan kawasan-kawasan sengketa lain yang sebelumnya dikuasai Kurdi sebagai tanggapan terhadap referendum itu. Pemerintah PM Irak Haider al-Abadi menyatakan referendum itu ilegal.
Pernyataaan Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) mengatakan, konfrontasi tersebut telah merugikan kedua pihak dan bisa mengarah ke pertumpahan darah dan kerusuhan sosial yang saat ini sedang berlangsung di Irak.
KRG menyebutkan, "Pastinya, pertempuran yang berlanjut tidak akan memberi kemenangan pada pihak manapun dan akan menimbulkan kekacauan yang mempengaruhi semua aspek kehidupan.”
Selain mengesampingkan referendum dan mengusulkan pembicaraan, Kurdi juga menyerukan penghentian segera operasi militer di wilayah utara Irak. [ab/uh]