Kuwait menyelenggarakan pemilu nasional pada Kamis (4/4) untuk keempat kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ketika negara kaya minyak itu mencari jalan keluar untuk mengakhiri kebuntuan politik yang sudah berlangsung lama.
Majelis Nasional di negara teluk Persia yang anggotanya dipilih melalui pemilu itu memiliki kekuasaan lebih besar dibanding kebanyakan negara di dunia Arab. Akan tetapi, lembaga legislatif itu telah lama berselisih dengan pemerintah setempat, yang ditunjuk oleh keluarga kerajaan.
Ini adalah pemilu pertama sejak Skeikh Meshal Al Ahmad Al Jaber, yang berusia 83 tahun, mengambil alih kekuasaan setelah kematian saudara tirinya pada Desember 2023.
Emir baru itu membubarkan parlemen pada Februari, setelah seorang anggota parlemen dilaporkan menghinanya.
Para pemilih akan menentukan siapa di antara 200 calon legislator yang akan mengisi 50 kursi di majelis. Tidak ada partai politik di Kuwait.
“Menjadi hak setiap warga negara untuk memiliki peran dalam memilih calon yang akan mewakili suaranya di Majelis Nasional. Kuwait berbeda dari negara-negara lain di Timur Tengah, di mana Kuwait memiliki kebebasan terkait parlemen, meskipun relatif atau kecil, tetapi masih ada sejumlah kebebasan,” kata Ali al-Qattan, salah satu pemilih.
Perempuan di Kuwait memilih di TPS yang berbeda dari tempat-tempat yang dikhususkan bagi laki-laki, dan pada Kamis, para wartawan dicegah untuk merekam video di TPS perempuan.
Kekacauan politik dalam negeri telah mencengkeram Kuwait selama bertahun-tahun – termasuk soal perubahan sistem kesejahteraan – sehingga membuat pemerintah setempat tidak bisa mengambil utang.
Kondisi tersebut membuat Kuwait hanya memiliki sedikit dana untuk membayar gaji sektor publik yang membengkak, meskipun negara itu menghasilkan pendapatan yang besar dari cadangan minyaknya.
Parlemen telah berulangkali dibubarkan setelah gagal membuat kemajuan.
Tahun lalu, Mahkamah Konstitusi Kuwait membatalkan dekrit tahun 2022, yang membatalkan pembatalan serupa sebelumnya.
Mendiang Emir Kuwait sebelumnya lantas membubarkan parlemen lagi dan menyelenggarakan pemilu untuk parlemen baru pada musim panas tahun lalu, yang kemudian dibatalkan dengan keputusan yang keluar pada Februari.
Kuwait, negara dengan sekitar 4,2 juta penduduk yang sedikit lebih kecil dari negara bagian New Jersey di AS, memilki cadangan minyak keenam terbesar di dunia.
Negara itu telah menjadi sekutu setia AS sejak Perang Teluk 1991 berhasil mengusir pendudukan pasukan Irak, yang ketika itu dipimpin Saddam Hussein, dari Kuwait.
Kuwait menampung sekitar 13.500 pasukan AS, begitu juga markas untuk Angkatan Darat AS di Timur Tengah.
Kuwait adalah satu-satunya negara di Teluk Arab yang memiliki parlemen terpilih secara demokratis, yang memberikan pengawasan kepada keluarga kerajaan yang berkuasa. Di sisi lain, kerajaan dapat menunjuk pemerintah dan bisa membubarkan Majelis Nasional sekehendak mereka. [ns/rd]