Sejumlah perusahaan pertambangan dan perusahaan Australia yang beroperasi di Myanmar disebut memberikan kontribusi terhadap pendanaan pemerintahan junta militer
Itu disampaikan dalam laporan baru berjudul “Ranjau Melawan Kemanusiaan” yang dipublikasikan oleh aktivis antipemerintahan militer, Justice for Myanmar.
Perusahaan-perusahaan itu tetap aktif beroperasi dan menghasilkan pemasukan bagi militer, yang kemudian digunakan oleh junta untuk melancarkan serangan terhadap kekuatan oposisi di negara tersebut.
Myanmar mengalami kekacauan sejak pimpinan militer Jenderal Min Aung Hlaing dan pasukan militernya menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari 2021.
BACA JUGA: Kekerasan di Myanmar, Postur China di Laut China Selatan Jadi Fokus Utama ASEANKudeta tersebut memicu protes massa dan revolusi bersenjata melawan pemerintahan militer, mencakup Pemerintah Persatuan Nasional yang dipimpin warga sipil, Pasukan Pertahanan Rakyat, serta kelompok-kelompok etnis bersenjata.
Pertempuran terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir, bahkan sebagian besar menganggap negara itu sekarang berada dalam perang saudara.
Berdasarkan laporan itu, setidaknya 10 perusahaan Australia yang aktif dalam bidang pertambangan dan sejumlah jasa terkait di Myanmar.
Beberapa di antaranya terdaftar di Australia, sementara dalam kasus lain, warga negara Australia menjadi pemilik sebagian besar saham di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Myanmar, atau negara lain. [ti]