Ketika bertemu dengan komunitas lokal di Pulau Palawan, Filipina, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris menekankan konsekuensi dari penangkapan ikan illegal dan masalah kawasan dengan China yang merupakan pelanggar terbesar di wilayah itu.
Harris merupakan pejabat AS tertinggi yang mengunjungi pulau yang berada di Laut China Selatan. Letaknya hanya 330 kilometer di timur Kepulauan Spratly yang disengketakan. Pulau itu diklaim seluruhnya oleh China dan sebagian oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.
“Seperti yang telah lama diperjelas oleh Amerika, kami mendukung keputusan pengadilan arbitrase PBB pada 2016, yang memberi keputusan bulat dan final, yang dengan tegas menolak klaim maritim China di Laut China Selatan," kata Harris.
Wakil Presiden AS Kamala Harris mengunjungi desa setempat Tagburos di Palawan, pada 22 November 2022. (Foto: AFP/Haiyun Jiang)
China, Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam bersaing mengklaim wilayah di berbagai bagian laut itu, dan Beijing mengklaim sebagian besar wilayah itu. Perselisihan terjadi.
“Pergolakan yang kita saksikan khususnya, tidak hanya di wilayah, tetapi khususnya di kawasan, kemitraan ini menjadi semakin penting," kata Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.
Kunjungan Harris dirancang untuk menunjukkan dukungan bagi salah satu sekutu tertua Washington di Asia itu. Dalam pertemuan hari Senin dengan Marcos, ia mengatakan Filipina akan meminta pertahanan timbal balik dari AS jika diserang.
BACA JUGA: Wapres AS Kunjungi Pulau Filipina Dekat Perairan yang Diklaim China“Kami tidak menentang pertukaran normal antara AS dan Filipina, tetapi pertukaran semacam itu tidak boleh merugikan kepentingan negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian.
Ketika China meningkatkan kegiatan militernya di wilayah tersebut, AS berusaha memperbaiki hubungan dengan Filipina, setelah mengalami hubungan buruk di bawah Presiden Rodrigo Duterte.
Seperti banyak negara di kawasan itu, pemerintahan Marcos kini berupaya mengatasi persaingan AS-China dengan mengangkat kebijakan “teman untuk semua dan tidak ada musuh”. [ps/em]