Pertemuan Liga Arab yang membahas krisis di Libya itu berlangsung ketika dialog nasional antar-pimpinan yang bersaing di Libya, yang sudah lama ditunggu, kembali ditunda.
Perwakilan Libya untuk Liga Arab mendesak dunia agar membantu mempersenjatai Angkatan Darat Libya, sementara ketua parlemen negara itu meminta bantuan perlindungan bagi infrastruktur minyak Libya.
Kepada delegasi-delegasi yang datang ke konferensi Kairo itu, Ketua Liga Arab Nabil Elarabi mengatakan, solusi untuk konflik itu "harus menghormati kehendak bebas rakyat Libya," serta "kedaulatan dan kesatuan Negara itu." Ia menambahkan, Liga Arab mendukung "parlemen Libya yang dipilih secara sah" dan pemerintah yang dibentuk darinya.
Elarabi menekankan, setiap orang yang terlibat harus mematuhi prinsip-prinsip dialog dan menolak kekerasan dan aksi-aksi teroris.
Menurut Elarabi, sikap tegas harus diambil terhadap semua aksi teroris di Libya, yang menyebabkan kekacauan serta kekosongan politik dan keamanan di negara itu.
Perwakilan Libya untuk Liga Arab, Duta Besar Ashour Bou Rached, mengatakan tindakan militer harus diambil segera guna mengakhiri pertumpahan darah dan mendesak masyarakat internasional agar membantu mempersenjatai Angkatan Darat Libya.
Menurut Rached, setiap keterlambatan bertindak melawan milisi Muslim berarti semakin sempit kesempatan mencapai solusi yang dirundingkan. Ia juga mendesak masyarakat internasional agar memberi sanksi kepada orang-orang yang menghancurkan infrastruktur umum dan menghambat solusi bagi konflik itu.
Kepada VOA, Dosen Universitas Georgetown, Paul Sullivan mengatakan ia tidak terlalu optimistis terhadap kemampuan Liga Arab membuat perubahan positif di Libya, mengingat lemahnya Liga tersebut dalam menangani konflik dan krisis di masa lalu.
Ketua parlemen Libya yang terpilih Juni lalu, Aqelah Saleh, dalam jumpa pers setelah pertemuan Kairo itu mendesak negara-negara Arab agar "bertindak guna membantu melindungi infrastruktur minyak Libya." Milisi Muslim telah menimbulkan kerusakan cukup besar terhadap fasilitas penyimpanan minyak di pelabuhan Ras es Seder.
Saleh juga menuduh Turki membantu mempersenjatai milisi Muslim, yang dikenal sebagai Fajar Libya, yang menguasai ibukota Libya, Tripoli, tahun lalu. Kelompok milisi itu telah membentuk pemerintahan sendiri yang tidak diakui oleh dunia internasional.
Pemerintah Libya yang diakui internasional, berpusat di Tobruk, Libya timur, hari Senin mengeluarkan dekrit, melarang warga asing dari Suriah, wilayah Palestina dan Sudan masuk ke negara itu untuk bergabung dalam konflik yang sedang berlangsung di sana.