Pihak berwenang memberlakukan pembatasan bergerak yang ketat di banyak bagian di wilayah Kashmir yang dikontrol India, Rabu (5/8), setahun setelah New Delhi mencabut status semiotonomnya.
Peraturan jam malam telah dicabut di Srinagar, kota utama di wilayah yang rusuh itu, Selasa larut malam (4/8), namun keleluasaan bergerak warga, transportasi dan aktivitas perdagangan masih terus dibatasi karena alasan wabah virus corona.
Pasukan pemerintah menempatkan barikade baja dan pagar kawat di jalan-jalan, jembatan-jembatan dan persimpangan-persimpangan. Toko-toko dan bisnis-bisnis lainnya masih ditutup. Polisi dan tentara menghentikan warga yang berkeliaran atau ke luar rumah di pos-pos pemeriksaan.
“Kalian menyebutnya jam malam atau lockdown. Kenyataannya kami dalam pengepungan brutal. Dan pengepungan ini telah berlangsung setahun,” kata Ishfaq Ahmed, seorang warga Srinagar.
Pada 5 Agustus 2019, pemerintah nasionalis Hindu yang dipimpin PM Narendra Modi mencabut status negara bagian Jammu dan Kashmir. Langkah itu secara otomatis membuat konstitusi Kashmir yang terpisah tidak lagi berlaku, dan perlindungan khusus terhadap lahan dan pekerjaan warganya dihapus.
BACA JUGA: Konflik Dua Raksasa Asia di KashmirKeputusan itu tidak hanya memicu kemarahan warga wilayah Kashmir yang dikuasai India, melainkan juga warga wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. Ribuan pemuda Kashmir turun ke jalan-jalan dengan dukungan para pemimpin prokemerdekaan. Pihak berwenang menangkap ratusan orang dan masih memenjarakan mereka hingga saat ini.
Menyusul kerusuhan itu, pihak berwenang India memblokir akses informasi bagi warga dan memperketat pengamanan di wilayah itu selama berbulan-bulan.
Di distrik Kargil, Ladakh, para warganya yang mayoritas Muslim, menuntut pembatalan pencabutan status semiotonom Kashmir. Mereka menyebut 5 Agustus sebagai hari berkabung.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Rabu, menuntut agar masyarakat internasional mendesak India untuk membatalkan kebijakannya terkait Kashmir. “Pakistan akan selalu mendukung saudara-saudara kami di Kashmir yang dikuasai India,” katanya dalam sebuah pernyataan. [ab/uh]