Mahkamah Agung Australia, Jumat (10/9), setuju untuk mendengarkan gugatan terhadap seorang polisi yang menggunakan pekerjaan penegakan hukumnya sebagai pembelaan terhadap tuduhan pembunuhan seorang warga pribumi.
Zachary Rolfe bisa menjadi petugas polisi pertama yang dihukum di Australia karena membunuh seorang warga aborigin secara tidak sah jika Mahkamah Agung menolak keputusan pengadilan sebelumnya. Rolfe menembak Kumanjayi Walker tiga kali di kamar tidur rumah keluarganya di Yuendumu, kota di Australia tengah yang mayoritas penduduknya Aborigin, dalam usaha penangkapan terhadapnya pada 9 November 2019.
Walker sebelumnya menikam Rolfe dengan gunting saat berkelahi dalam usaha penangkapan itu. Tuduhan pembunuhan tersebut berkaitan dengan tembakan kedua dan ketiga yang menewaskan remaja berusia 19 tahun itu dan yang menurut jaksa penuntut tidak diperlukan.
Tiga hakim Mahkamah Agung Australia, Jumat setuju (10/9) untuk mendengarkan tantangan oleh jaksa terhadap interpretasi pembelaan Rolfe di Pengadilan Tertinggi Northern Territory. Lima hakim pengadilan itu memutuskan bahwa Rolfe dapat mengklaim kekebalan dari tanggung jawab pidana berdasarkan undang-undang yang melindungi petugas polisi yang bertindak dengan itikad tugas penegakan hukum.
Para hakim menyatakan bahwa juri dapat memutuskan apakah tindakan Rolfe sesuai dengan kriteria klausul kekebalan itu. Tetapi jaksa penuntut berpendapat bahwa pembelaan itu seharusnya tidak tersedia bagi Rolfe.
Kematian Walker diwarnai berbagai aksi protes di berbagai penjuru Australia seperti halnya kematian George Floyd, pria kulit hitam di Amerika Serikat tahun lalu.
Penduduk asli Australia hanya tiga persen dari populasi negara itu. Mereka umumnya memiliki kesehatan yang lebih buruk, tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan harapan hidup yang lebih pendek daripada kelompok-kelompok etnis lain. Sekitar 27 persen dari populasi penjara-penjara di Australia adalah warga pribumi. [ab/ka]