Mahkamah Agung India pada Rabu (15/5) memerintahkan pembebasan melalui jaminan, seorang editor yang dipenjarakan terkait kasus dugaan bahwa laman beritanya menerima pendanaan dari China.
Prabir Purkayastha ditangkap pada tahun lalu setelah investigasi New York Times menuduh laman berita berbahasa Inggris NewsClick miliknya telah menerima dukungan keuangan dari sebuah jaringan yang menyuarakan propaganda China.
Hubungan antara India dan China tegang karena sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama yang berubah menjadi bentrokan mematikan di kawasan Himalaya pada 2020. Insiden ini juga membuat diplomasi kedua negara membeku.
Mahkamah Agung pada Rabu memutuskan bahwa penangkapan terhadap Purkayastha oleh Direktorat Penegakan, badan kriminal keuangan India, adalah tidak sah karena lembaga itu tidak menyampaikan dasar penahanan secara tertulis kepadanya.
BACA JUGA: Polisi India Lancarkan Penggerebekan Terhadap Wartawan, AktivisHakim B.R. Gavai dan Sandeep Mehta menyatakan penangkapan itu “batal di mata hukum” dan mengatakan bahwa dia harus dibebaskan, dan tunduk pada pemberian jaminan.
Pengadilan mengatakan bahwa keputusan mereka terkait penahanan Purkayastha bukan merupakan pernyataan tentang kasus yang sedang berlangsung terhadap dia.
Tahun lalu, New York Times melaporkan bahwa NewsClick dibiayai oleh miliarder AS Neville Roy Singham, dan menyebut bahwa laman itu “menyebarkan liputannya dengan poin pembicaraan dari pemerintah China”, sebuah klaim yang ditolak olah Singham.
Laporan itu juga menuduh Singham bekerja sama erat dengan China dan “mendanai propaganda mereka di seluruh dunia”.
BACA JUGA: Kekhawatiran akan Kebebasan Pers India Menyeruak setelah Miliarder Beli Tayangan Kritik di TVPurkayastha, yang juga menolak klaim itu, ditangkap di bawah Undang-Undang Pencegahan Kegiatan Melanggar Hukum (UAPA), UU antiteror yang ketat di mana tersangka yang didakwa secara resmi hampir tidak pernah bisa dibebaskan dengan jaminan.
Penangkapannya juga meningkatkan keprihatinan internasional terkait situasi media di negara di mana kebebasan pers telah anjlok sejak Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa pada 2014.
India turun dari posisi 140 ke 159 dalam peringkat kebebasan media, menurut Jurnalis Tanpa Tapal Batas.
Para jurnalis yang kritis terhadap pemerintah mengeluhkan tindakan pelecehan, dan kritikus mengatakan bahwa pemerintahan Modi telah berusaha menekan kelompok HAM dengan menyisir keuangan mereka dan menekan pendanaan asing. [ns/uh]