Mahkamah Agung Israel, Selasa (12/9) membuka kasus pertama yang mempersoalkan legalitas perombakan sistem peradilan yang kontroversial yang dilakukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, memperdalam pertikaian dengan pemerintah sayap kanan yang telah memecah belah bangsa dan menempatkan negara di ambang krisis konstitusi.
Sebagai tanda pentingnya kasus ini, ke-15 hakim Mahkamah Agung Israel bersama-sama mendengarkan permohonan banding terhadap undang-undang tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel. Panel reguler biasanya terdiri dari tiga hakim, meskipun terkadang jumlahnya lebih dari itu. Proses persidangan juga disiarkan secara langsung.
“Ini adalah hari bersejarah,” kata Susie Navot, wakil presiden Institut Demokrasi Israel, sebuah lembaga pemikir di Yerusalem yang mengkritik perombakan tersebut. “Ini adalah pertama kalinya kita melakukan dengar pendapat seperti ini.”
Esther Hayut, ketua Mahkamah Agung Israel (tengah), bersama hakim Uzi Vogelman (kiri), dan Isaac Amit (kanan), dalam sidang di Yerusalem, Selasa, 12 September 2023. (Debbie Hill/Foto pool via AP)
Koalisi Netanyahu, yang merupakan kumpulan anggota parlemen ultranasionalis dan ultrareligius, meluncurkan perombakan awal tahun ini setelah menjabat. Para pendukung rencana tersebut mengatakan sistem peradilan yang tidak melalui proses pemilihan, yang dipimpin oleh Mahkamah Agung, mempunyai kekuasaan yang terlalu besar.
Para kritikus mengatakan rencana untuk melemahkan Mahkamah Agung menghilangkan perlindungan utama dan akan memusatkan kekuasaan di tangan Netanyahu dan sekutunya.
“Kami berdiri di sini hari ini bersama jutaan warga untuk menghentikan kudeta yang dilakukan pemerintah,” kata Eliad Shraga, ketua Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas di Israel, yang mengajukan petisi bersama beberapa kelompok masyarakat sipil lainnya. “Bersama-sama kita akan melestarikan demokrasi Israel.”
Sidang hari Selasa ini menempatkan para hakim senior dalam posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam memutuskan apakah akan menerima batasan atas kekuasaan mereka sendiri. Hal ini berfokus pada undang-undang pertama yang disahkan oleh parlemen pada bulan Juli, sebuah tindakan yang membatalkan kemampuan pengadilan untuk membatalkan tindakan pemerintah yang dianggap “tidak masuk akal.”
Warga Israel memprotes rencana pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan dan mendukung Mahkamah Agung menjelang sidang banding penting yang dimulai Selasa, di Yerusalem, Senin, 11 September 2023. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
Hakim di masa lalu telah menggunakan standar hukum ini untuk mencegah keputusan atau penunjukan pemerintah yang dipandang tidak sehat atau korup.
Perombakan sistem peradilan yang dianggap oleh para penentang sebagai ancaman besar terhadap demokrasi Israel, telah membuat marah warga Israel di banyak lapisan masyarakat, menyebabkan ratusan ribu orang turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi selama 36 minggu terakhir.
Para pengunjuk rasa sebagian besar berasal dari kelas menengah sekuler di negara tersebut. Tokoh-tokoh bisnis teknologi tinggi terkemuka mengancam akan pindah. Mungkin yang paling dramatis adalah ribuan tentara cadangan telah memutuskan hubungan dengan pemerintah dan menyatakan penolakan mereka untuk melapor karena rencana tersebut.
Para pendukung rencana pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan, berunjuk rasa menentang Mahkamah Agung saat mendengarkan permohonan banding terhadap bagian pertama dari UU tersebut, di Yerusalem, 12 September 2023. (AP/Ohad Zwigenberg)
Pendukung Netanyahu cenderung berasal dari kalangan miskin, lebih religius, dan tinggal di pemukiman Tepi Barat atau daerah pedesaan terpencil. Banyak dari pendukungnya adalah kelas pekerja Yahudi Mizrahi, yang berasal dari negara-negara Timur Tengah, dan telah menyatakan permusuhan terhadap apa yang mereka katakan sebagai kelas Ashkenazi, atau Yahudi Eropa yang elitis dan sekuler.
Saat sidang dimulai pada hari Selasa, beberapa puluh aktivis sayap kanan keluar untuk melakukan protes di pintu masuk Mahkamah Agung. “Rakyat adalah penguasa!” mereka berteriak melalui megafon, meniup terompet dan memegang poster yang menyatakan bahwa mereka memilih Netanyahu, bukan Ketua Mahkamah Agung Esther Hayut. [ab/lt]