Mahasiswa Puji Kebijakan Biden Soal Pengurangan Utang Uang Kuliah

Mahasiswa yang masih memiliki utang uang kuliah dan sejumlah aktivis berkumpul dalam sebuah aksi bersama di depan Gedung Putih, pada Kamis (25/8), untuk merayakan pengumuman pemerintahan Presiden Joe Biden bahwa warga Amerika Serikat kini telah mendapatkan pengurangan utang uang kuliah hingga $10,000.

Mereka memuji kebijakan itu seraya menyerukan bahwa masih banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah utang biaya kuliah.

Seorang insinyur lulusan di Universitas California, Dante O’Hara, yang juga aktivis dan anggota “Debt Collective,” sebuah serikat debitur yang berupaya keras menghapus utang mahasiswa, mengatakan “pertarungan ini belum berakhir… Presiden baru saja memberi kami lampu hijau untuk berjuang hingga 31 Desember nanti agar utang uang kuliah yang diberikan pemerintah federal dapat dihapuskan. Biden membuktikan bahwa ia dapat membatalkan sepuluh atau dua puluh ribu dengan goresan pena. Jika ia berwenang membatalkan sebagian utang itu, maka sebenarnya ia dapat membatalkan semuanya.”

Berdasarkan rencana pengurangan atau pengampunan utang yang telah lama ditunggu-tunggu itu, lebih dari 40 juta orang di Amerika Serikat akan mendapat pengurangan utang uang kuliah, dan dalam banyak kasus bahkan dihapus sama sekali.

Pengumuman yang disampaikan Presiden Biden pada Rabu (24/8) adalah langkah bersejarah. Tetapi keputusannya itu menimbulkan perpecahan politik menjelang pemilu paruh waktu November nanti.

Tercekik Utang, Mahasiswa AS Syukuri Program Pengampunan Pinjaman Kuliah

Sebagai bagian dari langkah memenuhi janji kampanye, Biden menghapus utang uang kuliah federal sebesar $10,000 bagi mereka yang penghasilan perorangan di bawah $125,000 per tahun, atau rumah tangga yang berpenghasilan di bawah $250,000 per tahun. Biden juga membatalkan $10,000 lagi bagi mereka yang memiliki utang Pell Grants federal.

Hal ini merupakan upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membendung gelombang utang mahasiswa yang melesat beberapa tahun terakhir ini. Kebijakan tersebut hampir dipastikan akan menghadapi tantangan hukum. [em/rs]