Mahkamah Agung AS Izinkan Undang-Undang Larangan Aborsi di Texas

Mahkamah Agung AS mengizinkan undang-undang di Texas yang melarang sebagian besar praktik aborsi di negara bagian itu untuk tetap berlaku. Keputusan itu dicapai lewat pemungutan suara majelis hakim dengan hasil 5 banding 4, di mana MA menolak permohonan darurat yang diajukan kelompok-kelompok pembela hak aborsi agar undang-undang tersebut diblokir.

Putusan yang belum ditandatangani pihak mayoritas pada Rabu (1/9) malam itu menyebut bahwa para pemohon tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menghentikan pemberlakuan undang-undang itu, sambil tetap membuka peluang upaya banding lainnya.

“Dalam mencapai kesimpulan ini, kami menekankan bahwa kami tidak bermaksud menyelesaikan secara definitif setiap klaim yurisdiksi atau substantif dalam gugatan pemohon,” ungkap putusan itu. “Khususnya, putusan ini tidak didasarkan pada kesimpulan tentang konstitusionalitas hukum Texas, dan sama sekali tidak membatasi upaya banding sesuai prosedur terhadap undang-undang Texas terkait, termasuk di pengadilan negara bagian Texas.”

Ketua Mahkamah Agung John Roberts bergabung dengan tiga hakim liberal lain dalam menentang keputusan tersebut. Hakim Agung Sonia Sotomayor menuliskan opini penentangannya serta mengatakan bahwa undang-undang itu akan “langsung menghalangi perawatan kepada setidaknya 85% pasien aborsi di Texas” dan “jelas-jelas inkonstitusional berdasarkan preseden yang ada.”

Gubernur Texas Greg Abbott mendukung larangan aborsi

Gubernur Texas, Greg Abbott, mengatakan, “Sang Pencipta memberi kita hak untuk hidup, namun jutaan anak kehilangan hak itu setiap tahunnya akibat praktik aborsi. Di Texas, kami berupaya menyelamatkan nyawa-nyawa itu.”

Dalam pernyataan hari Rabu (1/9), Presiden AS Joe Biden, yang seorang pendukung hak aborsi sebagaimana mayoritas anggota Partai Demokrat lainnya, mengatakan bahwa undang-undang itu “secara terang-terangan melanggar hak konstitusional yang diciptakan” melalui putusan bersejarah dalam kasus Roe v. Wade tahun 1973, yang menyebut perempuan memiliki hak konstitusional untuk mengakhiri kehamilan dalam enam bulan pertama, ketika janin tidak mampu bertahan hidup di luar kandungan.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki memberikan keterangan Jumat (9/7).

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan, “Fokus kami dan fokus presiden adalah untuk menegaskan kembali komitmen mendalam kami terhadap hak konstitusional, yang tentu pertama kali tercipta lewat kasus Roe v. Wade hampir lima dekade lalu, dan untuk terus menyerukan penyusunan undang-undang Roe – hal yang dibicarakan presiden saat berkampanye, yang disebut-sebut wakil presiden saat berkampanye. Dan ini semakin menyoroti kepentingan untuk terus maju dalam memperjuangkan upaya itu.”

Texas adalah satu dari selusin negara bagian, yang kebanyakan dipimpin Partai Republik, yang telah memberlakukan larangan aborsi “detak jantung” alias melarang prosedur aborsi ketika irama kontraksi jaringan jantung janin dapat dideteksi, seringkali pada usia kehamilan enam minggu, dan terkadang ketika seorang perempuan belum menyadari kehamilannya.

Sebelumnya, beberapa pengadilan menghentikan pemberlakuan larangan sejenis.

Undang-undang anti-aborsi Texas tidak biasa karena memberi kekuatan hukum kepada warga untuk menegakkannya, yaitu dengan mengizinkan mereka menggugat penyedia jasa aborsi dan siapapun yang “membantu atau bersekongkol” dalam prosedur aborsi setelah kehamilan usia enam minggu. Mereka yang memenangkan gugatan berhak menerima setidaknya uang sebesar $10,000 atau sekitar Rp140 juta.

Para pendukung larangan aborsi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung AS (foto: dok).

Presiden penyedia jasa aborsi Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, menuturkan, “Undang-undang ini memberdayakan dan mendorong perilaku yang sangat buruk. Kami melihat orang-orang di luar klinik mendokumentasikan plat nomor (kendaraan), mengambil foro orang-orang yang mengunjungi klinik... Dampak undang-undang ini sesuai harapan, kan? Menanamkan kekacauan, kebingungan, dan – yang terpenting – rasa takut.”

Biden mengatakan, “Undang-undang Texas akan secara signifikan mengganggu akses perempuan untuk mendapat perawatan kesehatan yang mereka butuhkan, khususnya di antara kelompok kulit berwarna dan orang-orang berpenghasilan rendah.”

“Dan, keterlaluannya, undang-undang ini juga memungkinkan warga mengajukan tuntutan hukum terhadap siapapun yang mereka yakini telah membantu orang lain menjalani aborsi, yang bahkan bisa mencakup anggota keluarga, petugas layanan kesehatan, staf resepsionis di klinik, atau orang asing yang tidak punya kaitan apapun dengan orang tersebut,” kata Biden.

Biden mengatakan pemerintahannya “sangat berkomitmen” membela hak aborsi yang ditetapkan berdasarkan putusan tahun 1973.

Mahkamah Agung AS Izinkan UU Larangan Aborsi di Texas

Undang-undang anti-aborsi Texas itu mulai berlaku hari Rabu (1/9). Bahkan sejak sebelum MA mengeluarkan putusannya, para pendukung undang-undang itu sudah menyanjung mahkamah yang tidak memblokir aturan tersebut.

“Tidak diragukan lagi, hari ini hari yang bersejarah dan penuh harapan,” kata Chelsey Youman, pejabat kelompok Human Coalition Action di Texas yang mengupayakan disahkannya undang-undang tersebut. “Texas adalah negara bagian pertama yang sukses melindungi kelompok paling rentan di antara kita, yaitu anak-anak yang belum lahir, dengan melarang aborsi setelah detak jantung mereka terdeteksi.”

Penyedia jasa aborsi di Texas, termasuk Planned Parenthood dan Whole Women’s Health, mengatakan mereka tidak akan lagi mengakhiri kehamilan yang berusia lebih dari enam minggu setelah periode menstruasi terakhir perempuan.

Salah satu klinik penyedia layanan aborsi di Texas, "Whole Women’s Health" di Fort Worth, Texas (foto: dok).

Hak aborsi adalah salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam kehidupan politik Amerika.

Meskipun jajak pendapat nasional menunjukkan bahwa sebagian besar warga Amerika mendukung hak aborsi yang sudah hampir separuh abad berlaku, legislasi-legislasi di negara bagian yang didominasi warga konservatif yang mayoritas mendukung Partai Republik telah mensahkan sejumlah undang-undang untuk membatasi praktik aborsi. Di wilayah-wilayah itu, anggota legislatif yang anti-aborsi secara aktif mengajukan petisi ke pengadilan tinggi untuk melarang prosedur aborsi.

Mahkamah Agung AS dengan mayoritas hakim konservatif, dengan perbandingan 6:3, telah sepakat untuk mendengarkan argumen terkait undang-undang di negara bagian Mississippi yang melarang sebagian besar praktik aborsi setelah 15 minggu, jauh sebelum kelangsungan hidup janin. [rd/jm]