Mahkamah Agung AS sedang mendengarkan kasus yang bisa digunakan oleh mayoritas konservatifnya untuk melumpuhkan upaya pemerintahan Biden dalam memerangi perubahan iklim.
Pemerintahan Biden sudah menghadapi penolakan kongres untuk memberlakukan proposal perubahan iklim dalam program “Membangun Kembali yang Lebih Baik.”
Sekarang para hakim agung, dalam argumen Senin (28/2), mendengarkan banding dari 19 negara bagian yang sebagian besar dipimpin Partai Republik dan perusahaan-perusahaan batubara mengenai kewenangan Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) untuk membatasi emisi karbon dioksida dari pembangkit tenaga listrik.
BACA JUGA: Kebakaran Hutan Diprediksi Akan Semakin Sering, Luas dan ParahMA mengkaji kasus ini meskipun saat ini belum ada rencana EPA untuk menangani emisi karbon dari pembangkit tenaga listrik, sebuah perkembangan yang mengkhawatirkan kelompok lingkungan. Mereka khawatir MA bisa merusak rencana apa pun yang dikembangkan tim Biden untuk mengatasi emisi dari pembangkit listrik. Biden telah berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga setengahnya pada akhir dekade ini.
Keputusan MA yang luas juga bisa melemahkan upaya pengaturan yang mencakup di luar lingkungan, termasuk perlindungan konsumen, keselamatan tempat kerja, dan kesehatan masyarakat. Beberapa hakim konservatif telah mengecam apa yang mereka anggap sebagai wewenang badan-badan federal yang tidak terkendali.
Kekhawatiran itu terbukti dalam perintah MA yang mencampakkan dua kebijakan pemerintahan Biden untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Musim panas lalu, mayoritas hakim konservatif di MA, 6 berbanding 3 suara mengakhiri penangguhan penggusuran karena sewa yang belum dibayar. Pada bulan Januari, enam hakim yang sama memblokir persyaratan bahwa pekerja di perusahaan besar diwajibkan divaksinasi atau dites secara teratur dan memakai masker di tempat kerja.
Jaksa Agung negara bagian West Virginia Patrick Morrisey, yang berbicara di sebuah acara baru-baru ini di Washington, memaparkan kasus pembangkit tenaga listrik sebagai masalah mengenai siapa yang harus membuat aturan. "Apakah birokrat yang tidak dipilih, atau wakil rakyat di Kongres?" kata Morrisey. West Virginia memimpin negara bagian yang menentang otoritas EPA yang luas.
Tetapi David Doniger, seorang ahli perubahan iklim di Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, mengatakan pertimbangan Mahkamah Agung tentang masalah ini terlalu dini, pandangan yang juga dianut oleh pemerintah. [my/lt]