Majelis Umum PBB, Kamis (22/12), secara meyakinkan mengadopsi sebuah resolusi yang menolak keputusan Amerika Serikat baru-baru ini yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan akan memindahkan kedubesnya ke sana.
Resolusi tersebut mendapat 128 dukungan suara, termasuk dari Indonesia. AS dan Israel menyatakan menolak, diikuti Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Togo dan Palau. Ada 35 negara menyatakan abstain dengan 21 di antaranya tidak hadir dalam pemungutan suara itu.
“Amerika Serikat akan mengingat hari ini sebagai suatu waktu ketika Amerika menjadi incaran serangan di Majelis Umum PBB karena menggunakan haknya sebagai sebuah negara berdaulat. Kami akan mengingat ini sewaktu kami diminta untuk menjadi kontributor terbesar di dunia bagi PBB, dan kami akan mengingat ini sewaktu banyak negara meminta kami, seperti yang sering mereka lakukan, untuk memberikan dana lebih besar dan untuk menggunakan pengaruh kami demi kepentingan mereka,” kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley.
Senin lalu, AS menggunakan hak vetonya untuk menghalangi sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang hampir serupa, sehingga mendorong Palestina untuk membawa masalah ini ke Majelis Umum.
Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum mengukuhkan kembali status khusus Yerusalem sebagai kota suci dan bahwa status finalnya akan diselesaikan dalam perundingan Israel-Palestina di masa depan. Resolusi itu juga menyatakan, setiap keputusan dan tindakan yang bisa mengubah karakter dan status demografi kota itu tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dibatalkan.
Namun resolusi itu tidak secara hukum mengikat. Beberapa negara mengungkapkan kemarahan mereka terhadap ancaman Presiden Trump dan Nikki Haley untuk memangkas pendanaan bagi negara-negara yang mendukung resolusi itu.
“Sikap seperti ini tidak bisa diterima. Ini tindakan mem-bully dan Majelis Umum tidak akan tunduk. Tidak etis bila menganggap suara dan martabat negara-negara anggota adalah untuk diperjualbelikan. Kami tidak akan terintimidasi,” kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Maliki juga menanggapi peringatan Haley bahwa ia mencatat nama negara-negara yang mendukung resolusi itu.
“Sejarah mencatat nama-nama itu, sejarah mengingat nama-nama itu. Nama negara-negara yang mendukung kebenaran dan nama negara-negara yang mengungkap kebohongan.”
Utusan Israel menganggap sidang majelis umum PBB itu sebagai pengalihan perhatian yang tidak akan mengubah apapun.
“Mereka yang mendukung resolusi hari ini seperti wayang-wayang yang dimainkan dalang-dalang Palestina,” kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon.
AS mengatakan memindahkan kedubesnya yang sekarang dari Tel Aviv dan membangun yang baru di Yerusalem akan memakan waktu beberapa tahun. [ab/lt]