Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim Dato’ Seri Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/1) menyaksikan langsung serah terima 11 Letter of Intent (LOI), atau surat pernyataan minat yang telah ditandatangani untuk berinvestasi dalam pembangunan mega proyek IKN Nusantara.
Serah terima LOI tersebut dilakukan oleh Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyambut baik minat para pengusaha negeri jiran tersebut untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara.
“Saya menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan IKN baru Nusantara. Sebelas Letterof Intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi dan properti,” ungkap Jokowi.
Selain 11 LOI tersebut, kedua negara juga menandatangani sejumlah MoU di berbagai bidang, seperti perkapalan, pembiayaan ekspor impor, energi hijau, serta pengembangan industri baterai.
Menurutnya berbagai kerja sama tersebut membuktikan bahwa negeri jiran bukan hanya sekedar negara tetangga semata, melainkan bangsa serumpun yang memiliki hubungan yang sangat kokoh dengan Indonesia.
Anwar mengatakan minat untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN merupakan langkah dan sikap terbuka sektor swasta Malaysia. Selain itu, minat investasi tersebut juga dilakukan untuk mendorong perekonomian wilayah Sabah dan Serawak yang berdekatan dengan Kalimantan.
“Hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia karena ada kepentingan Malaysia juga terutama di Sabah dan Serawak. Kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna,” ungkap PM Anwar.
Menurutnya, langkah ini disambut baik oleh rekan-rekan pengusaha di Sabah dan Serawak. “Jadi oleh karena itu kita ambil pendekatan yang positif itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Serawak dan Sabah,” tuturnya.
Proses Awal
Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna mengatakan bahwa adanya Letter of Intent (LOI) yang telah ditandatangani oleh Malaysia menunjukkan bahwa sebenarnya minat investor untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan Nusantara cukup tinggi.
Your browser doesn’t support HTML5
Malaysia Nyatakan Minat Investasi dalam Pembangunan IKN Nusantara
Meskipun LOI tersebut baru sebatas minat untuk berinvestasi, Yayat mengatakan bahwa itu merupakan langkah awal yang cukup positif.
“Yang penting komitmen terlebih dahulu, komitmen politis dulu. Komitmen politisnya disepakati lebih dulu, nanti tindak lanjut terlihat pada konteks kapan dia akan dibangun? Dan skema pendekatan itu apakah dalam bentuk bantuan apa? Misalnya pemerintah Malaysia membantu memberikan dukungan dari konteks misalnya teknologi atau material, atau pemerintah Malaysia melalui Badan usahanya akan berinvestasi di sana, atau bagaimana?," ungkap Yayat kepada VOA.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bersama Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI di Bogor, 9 Januari 2023. (REUTERS/Willy Kurniawan)
Menurutnya, sangat wajar apabila para investor tersebut baru menyepakati LOI terlebih dahulu. Semua investor, katanya, pasti akan menunggu dan melihat dinamika proses pembangunan IKN Nusantara terlebih dahulu sebelum menggelontorkan dana.
“Semuanya kan by process. Tidak mungkin tiba-tiba langsung ikut berinvestasi. Dia (investor) akan melihat dinamika perkembangan kotanya, dinamika penduduknya, semua kan dilihat. Dilihat sebagai supply dan demand. Nggak mungkin membangun sesuatu di daerah yang sama sekali tidak ada apa-apa, pasti tidak ada yang mau investor. Investor juga tidak akan mau terlibat dalam risiko pembangunan yang katakanlah masih memerlukan suatu wujud. Jadi ibaratnya semuanya masih tataran komitmen awal bahwa kami berminat. Jadi penawaran minat merupakan sebuah bentuk dukungan bahwa banyak yang berminat, lalu bagaimana minat ini ditampung dan difasilitasi,” jelasnya.
Maka dari itu, menurutnya, Badan Otoritas IKN Nusantara ini harus bergegas dan bersiap untuk memfasilitasi berbagai minat investor tersebut dengan baik, agar pembangunan mega proyek tersebut bisa berlangsung dengan lancar.
“Ibaratnya sekarang ini masih sekedar surat permohonan atau surat berkeinginan. Pasti semuanya akan diperhitungkan, dalam dinamika bisnis yang akan dikembangkan. Jadi ibaratnya ini menjadi PR bagi otorita untuk segera melakukan langkah percepatan , langkah persiapan. Karena sudah banyak yang berminat. Misalnya kami (investor) ingin bangun tapi kami minta tanah yang kira-kira 100 hektare, ada gak? Bagaimana nanti status tanahnya, HGU dan HGB nya bagaimana, dan berapa lama waktunya. Mereka kan juga menunggu, kalau mislanya itu menarik bagi mereka, ya mereka pasti akan ikut,” paparnya.
Pembahasan Isu Strategis
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis juga dibicarakan oleh kedua kepala negara. Pertama terkait nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKIN) yang bekerja di Malaysia. Jokowi menyambut baik komitmen dari PM Anwar dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Jokowi berharap “One Channel System” untuk perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bisa dijalankan bersama-sama dengan baik.
“Saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya pembangunan community learning center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia,” tambah Jokowi.
PM Anwar mengakui banyaknya permasalahan yang dialami oleh TKI di negaranya. Menurutnya, hal tersebut harus segera diperbaiki agar hubungan kedua negara tidak renggang akibat isu tersebut.
“Jadi soal TKI ini yang mengguris perasaan ramai rakyat Indonesia bukan saja pemerintah dan saya tahu benar karena saya berpengalaman di penjara yang sama, mendengar pada ketika itu kesan cambokan ke atas mereka dan saya tidak pikir ini satu yang manusiawi dan alhamdulillah untuk tahun lalu 2022 soal cambok itu sudah dihentikan tetapi itu bukan penyelesaian,” tutur PM Anwar.
Menurutnya, penyelesaian permasalahan ini harus dilakukan secara menyeluruh agar nasib para pahlawan devisa ini dapat dibela dengan baik. Selain itu, dalam pertemuannya dengan Jokowi, kedua belah pihak katanya telah sepakat untuk memastikan bahwa kinerja agen penyalur TKI harus diawasi dengan baik, agar mereka tidak hanya sekedar memberikan fasilitas untuk menyalurkan TKI dan mengambil keuntungan yang berlebihan.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bersama Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI di Bogor, 9 Januari 2023. (REUTERS/Willy Kurniawan)
Isu perbatasan antar kedua negara juga dibicarakan dalam pertemuan ini. Jokowi menuturkan Indonesia dan Malaysiai bersepakat agar MoU Perbatasan Darat Segmen Sebatik dan Segmen Sinapat Sesai dapat ditandatangani tahun ini. Selain itu Perjanjian Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan juga akan di dorong untuk disepakati pada tahun ini.
“Hal-hal lain yang berbatasan dan sebagainya tentunya kita akan teliti dan laksanakan. Saya dari taklimat yang saya perolehi Bapak tidak terlalu banyak kerumitannya ya, tetapi Ia hanya memerlukan satu tekad yang jelas dan Insyaallah dalam bahasa terdekat Saya akan bawa ke jemaah menteri dengan syarat Bapak berkunjung ke Malaysia cepat. Kalau Bapak bagi tareh cepat, segeralah kita luruskan. kalau bapak tangguh, bakal tertanggung perjanjian kita,” papar Anwar. [gi/ab]