Malaysia menyerukan kepada ASEAN untuk membuka saluran informal dengan pemerintah bayangan Myanmar (NUG), sebuah langkah yang dengan cepat dikecam keras rezim militer yang telah menguasai negara itu 1 Februari 2021 lalu.
Frustrasi dengan kegagalan junta militer menindaklanjuti rencana perdamaian lewat konsensus lima poin yang disampaikan ASEAN dalam pertemuan darurat April 2021 lalu, Malaysia mengisyaratkan bahwa selama beberapa bulan pihaknya telah menjangkau apa yang disebut sebagai “Nationalist Unity Government” (NUG) atau “Pemerintah Persatuan Nasional”.
BACA JUGA: Rezim Myanmar Kecam Seruan Malaysia agar ASEAN Bekerja Sama dengan NUGDipimpin oleh anggota-anggota pemerintah terpilih yang digulingkan militer dari tempat persembunyian dan pengasingan mereka, NUG mengklaim mewakili suara rakyat Myanmar yang sesungguhnya, dan pada bulan September lalu telah menyatakan perang terhadap junta militer. PBB mengatakan junta militer telah membunuh ratusan warga sipil dan membuat ratusan ribu lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Negara-negara ASEAN sejauh ini hanya terlibat secara terbuka dengan junta militer yang berkuasa.
Namun dalam cuitan di Twitter akhir bulan lalu, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan ia telah melangsungkan pertemuan virtual dengan mitranya dari NUG pada bulan Februari. Hal ini merupakan pengakuan pertama anggota ASEAN, bahwa pihaknya telah melakukan kontak dengan pemerintah bayangan. Dalam konferensi pers 30 April lalu, Abdullah mengumumkan Malaysia akan mengusulkan pada ASEAN agar terlibat dengan NUG sebagai sebuah blok atau kelompok.
“Kami tidak mengusulkan pada ASEAN untuk mengakui pemerintah lain, tetapi kontak secara informal mungkin dapat dicapai, khususnya soal bagaimana mendistribusikan bantuan kemanusiaan pada warga Myanmar,” ujar Saifuddin.
Junta Militer Kecam Pernyataan Menlu Malaysia
Junta militer Myanmar, telah telah menyatakan NUG sebagai kelompok teroris, menanggapi pernyataan itu pada 3 Mei lalu dengan mengatakan proposal Malaysia itu “tidak bertanggungjawab dan ceroboh.” Pernyataan itu dipublikasikan oleh kantor berita milik pemerintah Myanmar, The Global New Light of Myanmar.
“Pernyataan semacam itu dapat bersekongkol dengan terorisme dan kekerasan di negara ini, menghambat upaya anti-terorisme pemerintah Myanmar dan melanggar perjanjian internasional terkait dengan upaya memerangi terorisme,” tegas pernyataan junta militer. [em/jm]