Irak mengambil sumpah perdana menteri baru hari Kamis (7/5), mengakhiri masa lima bulan perselisihan di antara blok-blok politik di negara itu.
Mantan kepala dinas intelijen Mustafa al-Kadhimi menjadi perdana menteri ke-enam Irak sejak 2003.
Ia adalah kandidat ketiga yang berupaya membentuk pemerintahan setelah pengunduran diri Adel Abdul Mahdi pada akhir November lalu.
Terkait protes-protes antipemerintah yang mendorong Mahdi mundur dari jabatannya, Al-Kadhimi mengatakan bahwa pemerintahnya “akan memberi solusi, bukannya menambah krisis.”
Para demonstran itu berunjuk rasa karena kurangnya lapangan kerja dan menyerukan agar para elite yang berkuasa di Irak mundur. Pandemi virus corona dan merosotnya harga minyak telah menambah tekanan ekonomi terhadap negara itu.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berbicara melalui telepon dengan Al-Kadhimi, menyambut baik pemerintah barunya dan membahas berbagai upaya menerapkan reformasi dan memerangi korupsi.
Departemen Luar Negeri AS juga menyatakan memberi keringanan 120 hari bagi Irak untuk mengimpor bahan bakar listrik dari Iran. [uh/ab]