Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan tidak hadir di pengadilan di Islamabad, Selasa (7/3), untuk menjawab dakwaan dalam kasus korupsi terhadapnya. Ketidakhadirannya itu dinilai banyak pihak sebagai manuver hukum untuk menghindari penangkapannya.
Sidang itu diatur oleh Hakim Zafar Iqbal dan Khan diminta untuk hadir secara langsung untuk menanggapi tuduhan menjual hadiah negara saat menjabat. Hakim yang sama pekan lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Khan, tetapi hanya pemerintah penerus Khan, Perdana Menteri Shahbaz Sharif, yang dapat memerintahkan polisi untuk menahannya.
Mantan bintang kriket berusia 70 tahun dan sekarang menjadi pemimpin oposisi tersebut, terlibat dalam serangkaian kasus pengadilan, termasuk tuduhan terorisme yang diajukan oleh polisi. Ia sejauh ini menghindari penangkapan dan mengklaim keruwetan hukum telah direkayasa oleh pemerintah dalam upaya untuk mendiskreditkannya.
Selasa malam (7/3), di Twitter, Khan mengecam pemerintah Sharif dan mengatakan bahwa pemerintah itu berada di balik total 76 kasus hukum yang sejauh ini diajukan terhadapnya. “Inilah yang terjadi ketika sekelompok penjahat ditempatkan pada suatu negara oleh mereka yang tidak memiliki kecerdasan, moralitas dan etika,” cuitnya.
Khan digulingkan dalam mosi tidak percaya di Parlemen April lalu, tetapi mengklaim, tanpa memberikan bukti, bahwa pemecatannya ilegal dan hasil konspirasi antara Sharif dan Washington. Baik pemerintah Amerika Serikat maupun pemerintah Pakistan telah membantah tuduhan tersebut.
Dakwaan dalam kasus hari Selasa menuduh Khan secara tidak sah menjual hadiah negara yang ia terima sebagai perdana menteri dan menyembunyikan pendapatan dari penjualan tersebut dari pengadilan pemilu negara itu. Pada bulan Oktober, pengadilan mendiskualifikasi dirinya dari jabatan publik selama lima tahun. Khan secara otomatis kehilangan kursinya di Parlemen karena pendiskualifikasian itu, dan mempersoalkannya di pengadilan.
Mohsin Ranjha, seorang pengacara dari partai Liga Muslim Pakistan yang berkuasa, mengkritik Khan karena tidak hadir di pengadilan itu dan mengatakan mantan perdana menteri itu mengejek sistem hukum. “Imran Khan hanya akan muncul di hadapan pengadilan jika itu sesuai keinginannya,” kata Ranja.
Fawad Chaudhry, pembantu dekat Khan dan seorang pemimpin senior di partai Pakistan Tehreek-e-Insaf, mengklaim Khan tidak dapat melakukan perjalanan ke Islamabad karena alasan kesehatan. Sementara itu, tim hukum Khan mengajukan banding ke pengadilan lain di Islamabad untuk membatalkan panggilan itu dan surat perintah penangkapan terhadap mantan perdana menteri tersebut.
Khan telah tinggal di Lahore sejak November, setelah kakinya ditembak oleh seorang pria bersenjata selama unjuk rasa. Sejak itu, ia hanya sekali pergi ke Islamabad minggu lalu, untuk tampil di pengadilan dalam kasus lain.
Partainya telah mengancam akan menggelar protes nasional jika Khan ditangkap, sementara mantan perdana menteri itu mengklaim ada ancaman serius terhadap hidupnya. Sejak pemecatannya, ia telah berkampanye untuk menuntut pemilihan dini, tuntutan lain yang ditolak Sharif, yang mengatakan bahwa pemungutan suara akan diadakan sesuai jadwal akhir tahun ini. [ab/uh]