Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan pemerintah akan melakukan peningkatan kesehatan masyarakat pesisir yang berada di 15 provinsi.
JAKARTA —
Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan pihaknya akan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat nelayan di 15 provinsi termasuk Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Jawa Tengah.
Menurut Nafsiah, masyarakat pesisir termasuk nelayan memiliki risiko kesehatan yang tinggi sehingga perlu diberikan perhatian khusus dalam upaya pembangunan kesehatan.
Data hasil penelitian Kementerian Kesehatan pada 2006 mengenai penyakit dan kecelakaan yang terjadi pada nelayan dan penyelam tradisional, menyebutkan bahwa sejumlah nelayan di Pulau Bungin, Nusa Tenggara Barat menderita nyeri persendian (57,5 persen) dan gangguan pendengaran ringan sampai ketulian (11,3 persen).
Sedangkan, nelayan di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, mengalami kasus barotrauma (41,37 persen) dan penyakit dekompresi yang biasa menyerang penyelam (6,91 persen). Barotrauma adalah kerusakan jaringan tubuh karena perbedaan tekanan tubuh dan air sedangkan dekompresi didefinisikan sebagai suatu keadaan medis dimana akumulasi nitrogen yang terlarut setelah menyelam membentuk gelembung udara yang menyumbat aliran darah serta system syaraf.
Pemerintah, kata Nafsiah, juga akan segera melakukan perbaikan gizi, sanitasi dasar, dan penyediaan air bersih serta pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut.
“Pertama, alat-alat perlindungan untuk kesehatan kerjanya, kemudian layanan kesehatan puskesmas atau puskesmas pembantu dengan ada posyandu dan sebagainya. Jadi untuk peningkatan derajat kesehatan mereka baik nelayannya sendiri maupun keluarganya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/3).
Lebih lanjut, Nafsiah mengatakan kementeriannya juga memiliki beasiswa bagi anak-anak nelayan yang ingin meneruskan pendidikan dalam bidang kesehatan. Pemerintah menyiapkan sekitar 2.000 beasiswa untuk anak nelayan.
Nafsiah sangat mengharapkan ada tenaga-tenaga kesehatan yang berasal dari masyarakat nelayan, yang akan lebih peduli terhadap masalah kesehatan di lingkungan sekitarnya.
“Bisa kebidanan, keperawatan, bisa analis untuk anak tergantung dari minatnya. Jadi itu didaftarkan melalui Dinas Kesehatan yang bersangkutan. Dinas Kesehatan hanya mensosialisasikan. Kita ingin betul membantu mereka keluar dari kemiskinannya,” ujar Nafsiah.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik meminta agar upaya peningkatakan kesehatan untuk masyarakat pesisir tersebut harus benar-benar menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Riza mengatakan saat ini kondisi pelayanan kesehatan masyarakat nelayan khususnya yang berada di pulau-pulau kecil khususnya yang berada di Indonesia Timur sangat memprihatinkan. Untuk itu, ujarnya, pemerintah harus serius meningkatkan pelayanan kesehatan dan juga yang lainnya untuk masyarakat pesisir.
“Saya sangat khawatir agenda ini tidak berkelanjutan dan benar-benar mampu melayani masyarakat disitu. Pelayanan kesehatan sangat minim sekali. Itu terlihat dari infrastruktur kesehatan dan sumber daya manusia yang sangat terbatas,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 8.090 desa pesisir yang tersebar di 300 kabupaten/kota pesisir. Dari 234,2 juta jiwa penduduk Indonesia, ada 67,87 juta jiwa yang bekerja di sektor informal, dan sekitar 30 persen diantaranya adalah nelayan.
Menurut Nafsiah, masyarakat pesisir termasuk nelayan memiliki risiko kesehatan yang tinggi sehingga perlu diberikan perhatian khusus dalam upaya pembangunan kesehatan.
Data hasil penelitian Kementerian Kesehatan pada 2006 mengenai penyakit dan kecelakaan yang terjadi pada nelayan dan penyelam tradisional, menyebutkan bahwa sejumlah nelayan di Pulau Bungin, Nusa Tenggara Barat menderita nyeri persendian (57,5 persen) dan gangguan pendengaran ringan sampai ketulian (11,3 persen).
Sedangkan, nelayan di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, mengalami kasus barotrauma (41,37 persen) dan penyakit dekompresi yang biasa menyerang penyelam (6,91 persen). Barotrauma adalah kerusakan jaringan tubuh karena perbedaan tekanan tubuh dan air sedangkan dekompresi didefinisikan sebagai suatu keadaan medis dimana akumulasi nitrogen yang terlarut setelah menyelam membentuk gelembung udara yang menyumbat aliran darah serta system syaraf.
Pemerintah, kata Nafsiah, juga akan segera melakukan perbaikan gizi, sanitasi dasar, dan penyediaan air bersih serta pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut.
“Pertama, alat-alat perlindungan untuk kesehatan kerjanya, kemudian layanan kesehatan puskesmas atau puskesmas pembantu dengan ada posyandu dan sebagainya. Jadi untuk peningkatan derajat kesehatan mereka baik nelayannya sendiri maupun keluarganya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/3).
Lebih lanjut, Nafsiah mengatakan kementeriannya juga memiliki beasiswa bagi anak-anak nelayan yang ingin meneruskan pendidikan dalam bidang kesehatan. Pemerintah menyiapkan sekitar 2.000 beasiswa untuk anak nelayan.
Nafsiah sangat mengharapkan ada tenaga-tenaga kesehatan yang berasal dari masyarakat nelayan, yang akan lebih peduli terhadap masalah kesehatan di lingkungan sekitarnya.
“Bisa kebidanan, keperawatan, bisa analis untuk anak tergantung dari minatnya. Jadi itu didaftarkan melalui Dinas Kesehatan yang bersangkutan. Dinas Kesehatan hanya mensosialisasikan. Kita ingin betul membantu mereka keluar dari kemiskinannya,” ujar Nafsiah.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik meminta agar upaya peningkatakan kesehatan untuk masyarakat pesisir tersebut harus benar-benar menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Riza mengatakan saat ini kondisi pelayanan kesehatan masyarakat nelayan khususnya yang berada di pulau-pulau kecil khususnya yang berada di Indonesia Timur sangat memprihatinkan. Untuk itu, ujarnya, pemerintah harus serius meningkatkan pelayanan kesehatan dan juga yang lainnya untuk masyarakat pesisir.
“Saya sangat khawatir agenda ini tidak berkelanjutan dan benar-benar mampu melayani masyarakat disitu. Pelayanan kesehatan sangat minim sekali. Itu terlihat dari infrastruktur kesehatan dan sumber daya manusia yang sangat terbatas,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 8.090 desa pesisir yang tersebar di 300 kabupaten/kota pesisir. Dari 234,2 juta jiwa penduduk Indonesia, ada 67,87 juta jiwa yang bekerja di sektor informal, dan sekitar 30 persen diantaranya adalah nelayan.