Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan komitmen kuat AS terhadap Indonesia dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, kata menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi, Senin (13/12).
Komitmen AS “terasa kuat” termasuk dalam bidang ekonomi dan infrastruktur, kata Retno Marsudi kepada wartawan, sewaktu menyimpulkan pertemuan pada hari Senin ini.
Indonesia adalah negara pertama dari tiga negara di Asia Tenggara yang dikunjunginya.
Sementara itu Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Blinken dan Jokowi membahas cara-cara untuk meningkatkan hubungan AS-Indonesia, serta “mengatasi berbagai tantangan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, serta krisis iklim dan pandemi COVID-19.”
BACA JUGA: Menlu AS Blinken di Indonesia untuk Awali Lawatan ke Asia TenggaraDalam pernyataannya, Price mengemukakan bahwa Blinken menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi sehubungan dengan kepresidenan Indonesia di kelompok G-20 serta menyatakan dukungan untuk pemimpin Indonesia di kawasan Indo-Pasifik sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia dan pendukung kuat tatanan internasional yang berbasis aturan. Price menambahkan bahwa Blinken juga “menegaskan lagi komitmen AS terhadap posisi sentral ASEAN.”
Blinken juga dijadwalkan mengunjungi Malaysia dan Thailand dalam beberapa hari mendatang, dalam upaya memperkuat hubungan dengan sekutu dan mendorong kebebasan navigasi di Laut China Selatan.
Aktivitas China di Laut China Selatan telah menyebabkan ketegangan. China bersaing dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam untuk kedaulatan atas beberapa bagian laut yang kaya sumber daya itu, yang membentang dari Hong Kong hingga Kalimantan.
Bulan lalu, China berjanji untuk menghindari dominasi di Laut China Selatan. Tetapi para pakar menyatakan janji itu muncul terlambat untuk meyakinkan negara-negara Asia Tenggara yang lebih kecil yang juga mengklaim jalur perairan strategis tersebut setelah ekspansi China selama bertahun-tahun.
Blinken dijadwalkan berpidato pada hari Selasa mengenai pendekatan pemerintahan AS terhadap kawasan Indo Pasifik. [uh/ka]