Menlu AS Desak China Jaga Stabilitas Lintas Selat saat Taiwan Gelar Pemilu

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Menteri Departemen Penghubung Internasional Partai Komunis China Liu Jianchao di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, 12 Januari 2024. (Foto: REUTERS/Anna Rose Layden)

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, Jumat (12/1), meminta Beijing menjaga stabilitas lintas selat. Hal tersebut diungkapkan Blinken dalam pertemuan dengan pejabat senior China, beberapa jam sebelum digelarnya Pemilihan Presiden (Pilpres) Taiwan.

Blinken, yang sempat kembali ke Washington di sela-sela lawatannya terkait krisis Timur Tengah dan perjalanan ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, bertemu dengan Kepala Divisi Internasional Komite Sentral Partai Komunis China, Liu Jianchao.

"Kedua belah pihak melakukan diskusi konstruktif mengenai berbagai isu bilateral, regional, dan global, termasuk area kerja sama potensial dan perbedaan pendapat," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, dalam sebuah pernyataan.

“Menteri (Blinken) menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan di Laut China Selatan.”

BACA JUGA: Taiwan Bersiap Langsungkan Pemilihan Presiden

Taiwan, negara demokrasi dengan pemerintahan sendiri yang diklaim sebagai wilayah China, menggelar pemungutan suara pada Sabtu (13/1). Beijing menggambarkan capres terdepan, Lai Ching-te, sebagai “bahaya besar” karena komentar-komentar di masa lalu yang mendukung kemerdekaan.

Namun Lai berhati-hati dalam kampanyenya dan para pejabat AS mengatakan secara pribadi bahwa mereka tidak melihat pernyataan dan tindakan China sebagai sesuatu yang luar biasa dalam pemilu Taiwan.

AS, meskipun hanya mengakui Beijing, tetapi memberikan bantuan senjata kepada Taiwan untuk pertahanannya, karena China tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk “menyatukan kembali.”

AS “sangat yakin terhadap proses demokrasi Taiwan dan percaya bahwa pemilih di Taiwanlah yang berhak menentukan pemimpin berikutnya tanpa campur tangan pihak luar,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel pada Kamis (11/1). [ah]