Para diplomat dari negara-negara kuat dunia telah berusaha memikirkan dalam beberapa tahun ini bagaimana menanggulangi konflik di Suriah, ambisi nuklir Korea Utara dan tindakan Rusia di kawasannya dan di luar negeri.
Masalah-masalah tersebut tetap fokus utama pekan ini, beberapa dalam keadaan yang mendesak, sementara Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson bertemu dengan para menteri luar negeri negara-negara G-7 di Italia sebelum berangkat untuk melakukan pembicaraan di Moskow.
Hasil yang lebih kongkrit dari G-7 kemungkinan dicapai bulan Mei ketika para pemimpin negara-negara tersebut mengadakan pertemuan puncak di Italia. Tetapi pertemuan menteri luar negeri hari Senin dan Selasa melakukan persiapan untuk pertemuan puncak itu, dengan prioritas usaha bersama mereka untuk mendepak ISIS dari Suriah dan Irak.
Tillerson mengatakan hari Minggu Amerika Serikat tetap mendukung peta jalan internasional yang dikembangkan di Jenewa tahun 2012 untuk mengakhiri konflik di Suriah, yang pada waktu itu baru sedikit lebih setahun dan sejak itu telah menjadi bencana kemanusiaan yang sangat besar.
Pernyataan Jenewa menyerukan UUD baru dan pemilu di Suriah, tetapi tidak menyebut tentang nasib Presiden Bashar al-Assad. Para pejabat Amerika dalam beberapa hari ini telah memberi pernyataan yang berbeda-beda mengenai kebijakan Amerika yang sudah lama bahwa Assad harus turun dari kekuasaan. Tillerson mengatakan ISIS adalah fokus sekarang ini, dan masa depan Assad akan diserahkan kepada rakyat Suriah sendiri.
“Saya kira apa yang dikehendaki Amerika dan sekutu-sekutunya adalah memberdayakan rakyat Suriah untuk menentukannya,” kata Tillerson kepada CBS News. “Kita sudah melihat bagaimana tampangnya pergantian rejim di Libia dan seperti apa kekacauan yang dapat terjadi,”
Libya merupakan satu lagi topik G-7. Negara itu telah mengalami ketidakstabilan politik sejak penggulingan dan pembunuhan tahun 2011 pemimpin sejak lama Moammar Gadhafi, dengan pemerintah-pemerintah serta milisi yang bersaingan berusaha menegakkan kekuasaan dan proses yang dipimpin PBB tidak mampu menegakkan pemerintah persatuan. [gp]