Amerika Serikat

Presentasi Laporan Deplu 2020, Menlu AS Sebut 'Tren HAM Salah Arah'

  • Arash Arabasadi

Menteri Luar Negeri Antony Blinken mempresentasikan 'Laporan 2020 tentang Praktik Hak Asasi Manusia,' di kantor Departemen Luar Negeri AS di Washington, D.C., Selasa, 30 Maret 2021. (Mandel Ngan / Pool via AP)

Departemen Luar Negeri AS, Selasa (31/3) merilis laporan tahunannya tentang hak asasi manusia. Laporan tersebut meninjau bagaimana negara-negara memperlakukan warganya mulai dari di bilik suara pemilihan sampai di tempat kerja. 

Terlalu banyak orang yang menderita di bawah kondisi hak asasi manusia yang brutal pada tahun 2020. Demikian menurut laporan tahunan Departemen Luar Negeri yang meneliti bagaimana pemerintah-pemerintah memperlakukan rakyatnya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mempresentasikan laporan itu yang menekankan prospek suram di dunia. “Laporan yang dirilis hari ini menunjukkan bahwa tren hak asasi manusia terus bergerak ke arah yang salah. Kita melihat bukti bahwa, ini terjadi di seluruh kawasan dunia."

Blinken menyebut perlakuan pemerintah China terhadap kelompok agama dan etnis minoritasnya sebagai "genosida".

BACA JUGA: Laporan Tahunan HAM AS: Banyak Negara Gunakan Pandemi Sebagai Dalih Untuk Batasi Hak Asasi

Laporan tersebut mencantumkan kekerasan dan pemenjaraan terhadap para pengecam dan jurnalis di tempat-tempat seperti Rusia dan Belarusia. Direktur Human Rights Watch Washington, Sarah Holewinski, mengatakan laporan itu menunjukkan adanya kebijakan pengalihan prioritas dalam kebijakan luar negeri Amerika.

"Jika kira amati, definisi 'pelanggaran hak asasi manusia', Iran termasuk di dalamnya, dan saya kira pemerintah Amerika secara khusus berkepentingan untuk menggaris bawahi pelecehan-pelecehan itu," kata Sarah Holewinski.

Para pekerja medis melakukan unjuk rasa menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Yangon, Myanmar, 10 Februari 2021. (Foto: Reuters)

Blinken juga menyebut kekerasan di Myanmar pasca kudeta militer setelah partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangkan pemilihan umum pada November. Holewinski mengatakan pertanggung jawaban dalam laporan ini menghormati martabat para korban.

"Semakin banyak negara yang menggunakan laporan hak asasi manusia ini untuk menyusun kebijakan mereka berarti hak asasi manusia adalah salah satu faktor yang diperhitungkan," imbuhnya.

Holewinski mengatakan pendekatan semacam itu terhadap penyusunan kebijakan bisa memengaruhi keputusan suatu negara dalam mengirim senjata perang ke negara lainnya. [my/jm]