Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berada di Beijing dan bertemu dengan para pejabat senior China untuk membahas sengketa berbagai klaim teritorial di kawasan itu, Jumat (14/2).
BEIJING, CHINA —
Menlu AS John Kerry melakukan pembicaraan blak-blakan dengan para pemimpin China mengenai berbagai tantangan HAM di negara itu dan menegaskan sekali lagi bahwa Amerika percaya kebebasan bertukar informasi ikut memperkuat sebuah negara.
“Sejumlah penangkapan baru-baru ini atas para aktivis reformasi adalah kontra-produktif, menurut penilaian kami, terhadap semua kepentingan terbaik kita dan kemampuan untuk membuat kemajuan jangka panjang. Saya tekankan hari ini bahwa Amerika masih prihatin dengan situasi HAM di China, terutama terkait kawasan Tibet dan Uighur,” kata John Kery.
Kerry mengatakan kepada para wartawan, penting bagi Amerika dan China untuk membahas berbagai perbedaan antara kedua negara karena ada banyak isu yang bisa diupayakan bersama.
Dalam pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, Ketua Dewan Negara Yang Jiechi dan Menlu Wang Yi, Kerry mengatakan mereka membahas perang di Suriah, upaya mengekang program nuklir Iran, dan berbagai tantangan dalam perubahan iklim dan energi bersih.
Mengenai Korea Utara, Kerry menyerukan agar China berbuat lebih banyak agar pemerintah negara itu mematuhi inspeksi nuklir internasional. Ia mengatakan para pemimpin China itu sependapat tentang cita-cita denuklirisasi semenanjung Korea.
“Mereka menyatakan jelas bahwa jika Korea Utara tidak patuh, datang ke meja perundingan, serius bernegosiasi, menghentikan programnya dan mematuhi sejumlah standar yang telah disepakati terkait aktivitas mereka saat ini yang mengancam manusia; China siap mengambil tindakan lebih jauh untuk memastikan standar-standar itu diberlakukan,” tambahnya.
Dalam lawatan ke Asia ini, Kerry juga berusaha meredakan ketegangan mengenai sengketa klaim teritorial di Laut Cina Timur, Laut Jepang dan di Laut Cina Selatan. Penerapan zona pertahanan udara oleh China disekitar kepulauan yang juga diklaim oleh Jepang memicu kekhawatiran bahwa China akan melakukan hal serupa di Laut Cina Selatan, yang juga diklaim oleh Vietnam, Filipina dan Malaysia.
Kerry mengatakan para pemimpin China itu yakin mereka punya klaim yang kuat atas daerah perairan itu berdasarkan sejarah. Tetapi menurut Kerry, mereka juga setuju semua klaim harus diputuskan berdasarkan hukum internasional.
“Sejumlah penangkapan baru-baru ini atas para aktivis reformasi adalah kontra-produktif, menurut penilaian kami, terhadap semua kepentingan terbaik kita dan kemampuan untuk membuat kemajuan jangka panjang. Saya tekankan hari ini bahwa Amerika masih prihatin dengan situasi HAM di China, terutama terkait kawasan Tibet dan Uighur,” kata John Kery.
Kerry mengatakan kepada para wartawan, penting bagi Amerika dan China untuk membahas berbagai perbedaan antara kedua negara karena ada banyak isu yang bisa diupayakan bersama.
Dalam pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, Ketua Dewan Negara Yang Jiechi dan Menlu Wang Yi, Kerry mengatakan mereka membahas perang di Suriah, upaya mengekang program nuklir Iran, dan berbagai tantangan dalam perubahan iklim dan energi bersih.
Mengenai Korea Utara, Kerry menyerukan agar China berbuat lebih banyak agar pemerintah negara itu mematuhi inspeksi nuklir internasional. Ia mengatakan para pemimpin China itu sependapat tentang cita-cita denuklirisasi semenanjung Korea.
“Mereka menyatakan jelas bahwa jika Korea Utara tidak patuh, datang ke meja perundingan, serius bernegosiasi, menghentikan programnya dan mematuhi sejumlah standar yang telah disepakati terkait aktivitas mereka saat ini yang mengancam manusia; China siap mengambil tindakan lebih jauh untuk memastikan standar-standar itu diberlakukan,” tambahnya.
Dalam lawatan ke Asia ini, Kerry juga berusaha meredakan ketegangan mengenai sengketa klaim teritorial di Laut Cina Timur, Laut Jepang dan di Laut Cina Selatan. Penerapan zona pertahanan udara oleh China disekitar kepulauan yang juga diklaim oleh Jepang memicu kekhawatiran bahwa China akan melakukan hal serupa di Laut Cina Selatan, yang juga diklaim oleh Vietnam, Filipina dan Malaysia.
Kerry mengatakan para pemimpin China itu yakin mereka punya klaim yang kuat atas daerah perairan itu berdasarkan sejarah. Tetapi menurut Kerry, mereka juga setuju semua klaim harus diputuskan berdasarkan hukum internasional.