Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Malki mengatakan dia yakin Hamas mendukung pembentukan “pemerintahan teknokratis.” Namun, ia menegaskan bahwa kelompok militan itu tidak boleh dimasukkan dalam pemerintahan koalisi mana pun untuk saat ini.
Berbicara dua hari setelah Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengumumkan pengunduran dirinya, Al-Malki mengatakan bahwa pemerintahan baru harus bertanggung jawab atas Tepi Barat dan Gaza – dan bahwa pemerintahan Shtayyeh tidak dianggap “siap untuk tanggung jawab tersebut.”
Al-Malki, Rabu (28/2), berbicara kepada wartawan di PBB di Jenewa, di mana ia menghadiri sesi Dewan Hak Asasi Manusia di tengah kampanye militer Israel melawan Hamas menyusul serangan mematikan 7 Oktober di Israel.
BACA JUGA: PBB Siap Dukung Palestina pasca Pengunduran Diri PM ShtayyehOtoritas Palestina, yang diwakili al-Malki, menjalankan wilayah otonomi di Tepi Barat yang diduduki Israel tetapi tidak di Gaza, yang telah berada di bawah kendali Hamas sejak 2007. Hamas telah menyerukan semua faksi Palestina agar bersatu untuk membentuk pemerintahan.
Menurut Al-Malki, belum saatnya membentuk pemerintahan koalisi. Ia menyatakan bahwa negara-negara donor penting akan memboikot koalisi tersebut jika Hamas terlibat. Nanti, “kalau situasinya sudah tepat,” kata Al-Malki, “kita bisa mempertimbangkan pilihan itu.”
Prioritas sekarang ini, kata Al-Malki, adalah mengakhiri perang “gila” di Gaza dan melindungi rakyat Palestina. Pemerintah Israel telah menyerukan penghancuran Hamas.
Al-Malki mengatakan perpindahan penduduk Gaza harus dihentikan. Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi. Ia mengatakan bahwa membangun dukungan politik internasional adalah hal yang penting, dan “Hamas harus memahami ini.” “Dan saya yakin mereka mendukung gagasan untuk membentuk pemerintahan teknokratis saat ini,” tambahnya. [ka/ab]