Untuk menyelesaikan persoalan krisis politik di Myanmar yang terjadi sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, para pemimpin negara-negara anggota ASEAN pada April 2021 telah mengeluarkan lima butir konsensus yang terdiri dari dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mendiasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.
Namun kelima poin konsensus itu tidak kunjung dilaksanakan oleh junta militer Myanmar.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan lima poin konsesnsus ini merupakan satu-satunya pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan di Myanmar. Retno menegaskan ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer di Myanmar.
Your browser doesn’t support HTML5
Menlu Retno: ASEAN Tidak Boleh Didikte Myanmar
“Dalam mekanisme ASEAN, hanya dikenal satu track dalam engagement dengan Myanmar yaitu dengan rujukan utama implementasi 5PC (five poin consensus),”ujar Retno dalam jumpa pers bersama dengan Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir di Jakarta.
Zambry Abdul Kadir sepakat dengan Retno Marsudi bahwa ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer Myanmar, dan bahwa lima poin konsensus ASEAN itu sedianya dilaksanakan secara keseluruhan.
“Kerja-kerja ASEAN tidak boleh ditentukan oleh junta tentara Myanmar. Dalam hal ini Malayasia dan Indonesia akan memastikan keadaan di Myanmar tidak akan mengganggu community di ASEAN,” kata Zambry.
Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada 2023, banyak kelompok madani termasuk Pemerintah Persatuan Myanmar (NUG) berharap Indonesia membuat kemajuan dalam menyelesaikan krisis di negara tersebut, setelah tidak adanya langkah signifikan yang diambil presidensi Kamboja.
Prioritas Indonesia Sebagai Presidensi ASEAN
Retno Marsudi mengatakan prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan yaitu ingin menjadikan ASEAN sebagai motor perdamaian dan stabilitas serta menjadikan ASEAN tetap penting dalam relevan. Selain itu Indonesia juga ingin menjadikan Asia Tenggara sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi.
Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pandu Prayoga mengatakan sebagai ketua ASEAN tahun 2023, ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk pembuktian diri. Indonesia harus mengambil tindakan yang konkrit dan menjalankan diplomasi optimal untuk menyelesaikan persoalan Myanmar.
Indonesia harus mengimplementasikan (lima poin konsensus) diantaranya dengan segera menunjuk utusan khusus dan mendorong sekaligus mengajak militer Myanmar mau berdialog, berdiskusi dan menjalankan lima poin konsensus .
Indonesia, tambah Pandu, nantinya juga dapat menggunakan berbagai elemen diplomasi, termasuk militer, untuk ikut serta dalam diplomasi dengan junta yang juga militer.
"Indonesia harus mengimplementasikan (lima poin konsensus), segera menunjuk utusan khusus yang dimaksud, lalu juga bergerilya dalam arti diplomasinya lebih diperkuat kembali, atau mendorong sekaligus mengajak militer Myanmar mau berdialog, berdiskusi, menjalankan lima poin konsensus tadi," kata Pandu.
Pandu menilai resolusi Dewan Keamanan PBB soal Myanmar juga dapat menjadi posisi tawar baru bagi Indonesia dan ASEAN tahun depan untuk menekan junta agar mau melaksanakan lima poin konsensus.
Resolusi Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 21 Desember lalu mengeluarkan resolusi 2669 situasi di Myanmar yang diadopsi, yang menegaskan dukungan pada upaya ASEAN mengatasi situasi di Myanmar.
Resolusi itu juga mendesak junta Myanmar membebaskan semua tahanan politik, termasuk mantan pemimpin pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi, dan segera mengakhiri seluruh tindakan kekerasan di seantero negara itu. Ini merupakan resolusi pertama yang dikeluarkan oleh PBB dalam menanggapi krisis politik di Myanmar yang terjadi sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021.
Resolusi ini disokong oleh 12 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sementara Rusia, China, dan India asbtain dalam pemungutan suara.
Indonesia, tegas Retno, menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB 2669 itu, dan kembali menyampaikan kesiapan Indonesia bersama ASEAN memastikan agar situasi di Myanmar tidak menghambat agenda pembangunan masyarakat di ASEAN.
Retno menggarisbawahi bahwa ASEAN akan selalu bersama rakyat Myanmar. [fw/em]