Setelah berunding dengan pemimpin de facto Suriah di Damaskus pada Minggu (22/12) Menteri Luar Negeri Turki mengatakan, bahwa tidak ada tempat bagi militan YPG Kurdi di Suriah nantinya, dan bahwa mereka harus bubar. Dia juga menegaskan, bahwa semua sanksi terhadap Damaskus harus dicabut agar negara itu dapat dibangun kembali.
“Tidak ada keraguan tentang integritas dan persatuan teritorial Suriah dan tidak akan pernah ada keraguan. Dalam perundingan kami hari ini, kami menegaskan keinginan bersama mengenai masalah ini. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa tidak ada tempat bagi milisi Kurdi PKK/YPG di Suriah. Organisasi teroris ini menguasai tanah rakyat Suriah dan mencuri sumber daya alamnya,” kata Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan dalam konferensi pers Bersama pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Saraa di Damaskus.
Fidan juga mengatakan bahwa YPG perlu mencapai titik di mana mereka tidak mengancam persatuan nasional Suriah tanpa lebih banyak kekacauan, darah, dan drama di Suriah yang baru dalam proses yang akan mereka hadapi.
Hakan Fidan juga menambahkan, bahwa pemerintahan baru di Damaskus telah menyatakan dapat mengambil inisiatif dalam mengelola tahanan ISIS di Suriah timur laut, sebuah tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS, yang dipimpin oleh YPG, hingga saat ini.
BACA JUGA: Pemimpin Baru Suriah Siap Dukung Perdamaian KawasanFidan meyakini, Presiden terpilih AS Donald Trump akan mengambil pendekatan berbeda terhadap kehadiran dan kemitraan AS dengan SDF begitu dia menjabat. Dia juga mengatakan, Turki siap mendukung Suriah dalam upaya pembangunan kembali dan mengatakan dia berharap kunjungannya akan mendorong lebih banyak kontak tingkat tinggi dari negara-negara lain.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ahmed al-Sharaa mengatakan, pemerintahannya akan mengumumkan struktur baru kementerian pertahanan dan militer dalam beberapa hari.
Dia menegaskan, bahwa pemerintahannya tidak akan membiarkan senjata berada di luar kendali negara.
“Dalam beberapa hari, kementerian pertahanan akan diumumkan dan sebuah komite yang terdiri dari para pemimpin militer tingkat tinggi akan dibentuk untuk merancang struktur baru bagi tentara Suriah yang baru. Setelah itu, faksi-faksi akan mulai mengumumkan pembubaran dan integrasi mereka secara bertahap,” ujar dia.
“Dengan cara apa pun, kami tidak akan mengizinkan senjata di luar kendali negara, baik dari faksi revolusioner maupun faksi di wilayah SDF. Kami harus mengakhiri ini secepat mungkin karena keberadaan senjata ilegal di negara ini adalah penyebab kekacauan dan keamanan yang tidak stabil. Jadi ini adalah salah satu prioritas dan dalam agenda. Prioritas utama kami adalah mengendalikan persenjataan di negara ini dan saya rasa ada kesepakatan luas di antara semua faksi. Insya Allah, semuanya akan berjalan dengan baik,” tambahnya. [ns/ab]
Simak juga:
Your browser doesn’t support HTML5
Rusia Sibuk Perang, Turki Perluas Pengaruh di Balkan