Komisi Perdagangan Federal AS (FTC), telah membuka penyelidikan antimonopoli yang luas terhadap Microsoft, termasuk bisnis lisensi perangkat lunak dan komputasi awannya, ungkap sumber yang mengetahui masalah tersebut pada Rabu (27/11).
Penyelidikan tersebut disetujui Ketua FTC Lina Khan sebelum kemungkinan ia akan lengser pada Januari. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS, dan perkiraan bahwa ia akan menunjuk seseorang dari Partai Republik dengan pendekatan yang lebih lunak terhadap bisnis, membuat hasil penyelidikan tersebut tidak jelas.
FTC sedang memeriksa tuduhan bahwa raksasa perangkat lunak tersebut berpotensi menyalahgunakan kekuatan pasarnya dalam perangkat lunak produktivitas dengan menerapkan syarat lisensi guna mencegah pelanggan mengalihkan data mereka dari layanan awan Azure ke platform pesaingnya, kata beberapa sumber pada awal bulan ini.
FTC juga sedang menyelidiki praktik terkait keamanan siber dan produk kecerdasan buatan, ujar sumber tersebut pada Rabu.
Microsoft pada Rabu menolak untuk berkomentar.
BACA JUGA: AS-Google Berhadapan dalam Sidang Antimonopoli TeknologiPara pesaing perusahaan tersebut telah mengkritik praktik Microsoft yang mereka nilai memaksa pelanggan tetap menggunakan Azure. FTC mengajukan keluhan seperti itu tahun lalu sewaktu memeriksa pasar komputasi awan.
NetChoice, kelompok lobi yang mewakili perusahaan daring termasuk Amazon dan Google, yang bersaing dengan Microsoft dalam komputasi awan, mengkritik kebijakan lisensi Microsoft, dan integrasi alat kecerdasan buatan (AI) ke dalam sistem Office dan Outlook-nya.
FTC menuntut informasi terperinci dari Microsoft, lapor kantor berita Bloomberg pada Rabu.
Microsoft tampaknya telah dikecualikan dari kampanye terbaru regulator antimonopoli AS terhadap dugaan praktik anti-persaingan di sejumlah perusahaan teknologi besar atau yang dikenal dengan istilah Big Tech.
Pemilik Facebook Meta Platforms, Apple, dan Amazon.com Inc. telah dituduh AS karena secara tidak sah melakukan monopoli.
Belum jelas apakah Trump akan melonggarkan aturan terhadap Big Tech. Wakil presiden terpilih JD Vance telah menyatakan kekhawatiran atas kekuatan yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut atas wacana publik. [ka/ns]