Panglima militer Fiji pada Selasa (17/1)memperingatkan bahwa reformasi di bawah Perdana Menteri baru Sitiveni Rabuka dapat melanggar konstitusi, tetapi dia juga berjanji untuk menghormati hukum dan “mendukung demokrasi.”
Fiji telah diguncang oleh empat kudeta dalam 35 tahun terakhir, dan kemungkinan intervensi militer membayangi pemilihan umum dengan hasil yang ketat bulan lalu.
Terpilihnya Rabuka mengakhiri pemerintahan 16 tahun mantan komodor angkatan laut Frank Bainimarama, yang menguasai negara di kepulauan Pasifik itu melalui pemberontakan pada tahun 2006.
Di bawah konstitusi Fiji – yang diadopsi pada 2013 -- militer memiliki kewenangan luas untuk campur tangan dalam politik.
BACA JUGA: Pemimpin Oposisi Fiji Tantang Hasil Penghitungan Suara, namun Minta Pendukung Tetap TenangPemerintah Rabuka telah menjadikan peninjauan konstitusi sebagai salah satu prioritas utamanya.
Dalam sebuah pernyataan yang "diotorisasi" oleh Mayor Jenderal Jone Kalouniwai, Pasukan Militer Republik Fiji (Republic of Fiji Military Force/RFMF) menyatakan “semakin khawatir” atas ambisi dan kecepatan “perubahan menyeluruh” pemerintah.
Militer khawatir bahwa perubahan dilakukan “tanpa pemahaman penuh” tentang prosedur atau “sengaja dilakukan untuk menantang integritas Hukum dan Konstitusi negara,” kata Kalouniwai.
Namun, beberapa jam setelah mengeluarkan pernyataan itu, dia mengatakan militer akan terus “menghormati pemerintah yang ada saat ini.” Menanggapi hal tersebut, Rabuka mengatakan tidak ada alasan untuk resah dengan kritik militer tersebut. [lt/ab]