Presiden Rusia, Vladimir Putin menandatangani anggaran nasional untuk tiga tahun ke depan, dengan meningkatkan pengeluaran sekitar 25%. Alokasi anggaran untuk bidang pertahanan dilaporkan menghabiskan jumlah yang sangat besar, seiring dengan berlarut-larutnya perang Rusia di Ukraina.
Anggaran itu memperkirakan pengeluaran tahun 2024 sebesar US$415 miliar dengan perkiraan defisit mencapai $9,5 miliar.
Setelah proposal anggaran tersebut diloloskan oleh majelis rendah parlemen, ketua DPR Rusia, Vyacheslav Volodin, mengatakan, anggaran itu secara khusus diperbesar untuk mendanai militer dan mengurangi dampak sanksi internasional yang diberlakukan, setelah Rusia menginvasi Ukraina sejak Februari 2022.
Para pengamat mengatakan, tingkat pengangguran yang rendah, upah yang lebih tinggi, dan belanja sosial sesuai sasaran, seharusnya dapat membantu Kremlin dalam menggunakan sebagian besar anggarannya untuk bidang militer, namun hal itu dapat menimbulkan masalah dalam jangka panjang.
Sebagian dari anggaran Rusia dirahasiakan karena Kremlin berusaha menyembunyikan rencana militernya dan menghindari pengawasan terhadap operasinya di Ukraina. Namun, wartawan bisnis independen Farida Rustamova dan Maksim Tovkaylo mengatakan pada bulan ini, bahwa sekitar 39% dari seluruh pengeluaran federal akan digunakan untuk bidang pertahanan dan penegakan hukum pada tahun 2024.
BACA JUGA: NATO akan Bertemu di Brussel untuk Perteguh Komitmen terhadap UkrainaUE-Ukraina
Ketika mengunjungi Kyiv pada Senin (27/11), Wakil Presiden Komisi Eropa Vera Jourova memuji upaya Ukraina dalam melawan korupsi, namun mengatakan upaya tambahan diperlukan jika Ukraina ingin menjadi anggota Uni Eropa.
Pada November, komisi tersebut merekomendasikan bahwa 27 anggota blok tersebut untuk secara resmi memulai pembicaraan upaya Ukraina untuk bergabung ke dalam UE ketika Ukraina telah memenuhi sejumlah syarta, termasuk meningkatkan upaya anti-korupsinya.
Jourova mengatakan ia terkesan dengan pencapaian Ukraina sejak 2017. Namun, ia menambahkan bahwa masih banyak hal yang harus diselesaikan.
Ia juga menekankan bahwa UE perlu "untuk memikirkan kapasitas penyerapan kami" terkait penerimaan anggita baru dan proses adaptasi terhadap sistem. Pembicaraan soal keanggotaan memerlukan waktu bertahun-tahun karena kandidat harus memenuhi kriteria panjang soal hukum dan ekonomi sebelum akhirnya bergabung. Uni Eropa juga tidak mau menerima negara yang sedang berperang. [ps/lt/rs]