Satu persatu perempuan dari berbagai profesi menceritakan kisah hidupnya dan menyampaikan masukan pada pemerintah dalam Musyawarah Nasional Perempuan Untuk Perencanaan Pembangunan pada 17-18 April ini. Ada seorang buruh migran yang baru kembali ke tanah air, ada yang mewakili kelompok difabel, ada pula aktivis perempuan di sebuah daerah terpencil di Kalimantan. Semua diizinkan bicara, membagi pengalaman dan masukannya.
Berbicara dalam salah satu sesi musyawarah itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengakui salah satu target utama kementeriannya adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan yang masih rendah, yang berkorelasi dengan rendahnya peluang ekonomi, akses pada pendidikan dan partisipasi politik.
Your browser doesn’t support HTML5
Munas Perempuan Soroti Rendahnya Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan
"Kedudukan Indonesia di ASEAN nyaris di ranking terendah, urutan 9 dari 10 negara. Sementara di G20, di urutan 16. Di indeks regional lain, ranking 4 dari 5 negara. Padahal dalam forum regional maupun global, Indonesia selalu menjadi ketua forum. Di Indeks Global, yang menjadi tolak ukur berbagai negara menunjukkan Global Gender Gap Index nampak nyata masih banyak PR,” ujarnya.
Dalam tiga tahun terakhir ini, data Indeks Pembangunan Manusia untuk kaum perempuan masih berstatus sedang, sementara laki-laki berstatus tinggi. Perempuan di kisaran point 68-70, sedangkan laki-laki di poin 75-76.
Membandingkan data tahun 2016 dan 2021, tampak jelas perempuan mengalami penurunan indeks secara drastis di bidang partisipasi peluang ekonomi, edukasi, dan politik. Satu-satunya bidang di mana perempuan menunjukkan kemajuan berarti adalah dalam bidang kesehatan.
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat membuka Munas perempuan, Senin (17/4). (Screenshot Zoom)
Ada berbagai indikator yang diterapkan dalam menghitung indeks tersebut, antara lain angka kemiskinan, tenaga kerja, perkawinan anak, ekonomi dan kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan sebagainya.
Regulasi Sangat Pro Perempuan, Penerapannya Lain Lagi
Sejumlah regulasi terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan sudah disahkan; sebagian besar bahkan mewajibkan keikutsertaan perempuan, tetapi belum semuanya dipatuhi. Deputi Program Institut KAPAL Perempuan, Budhis Utami memaparkan lebih dari sepuluh regulasi yang mengedepankan kesetaraan gender, antara lain: UU Desa, UU Sistem Rencana Pembangunan, Inpres Pengarusutamaan Gender, dan lainnya, yang justru tidak melibatkan perempuan di tingkat musyawarah daerah.
Musyawarah Nasional Perempuan Untuk Perencanaan Pembangunan, 17-18 April 2023. (Courtesy : KAPAL Perempuan)
"Kita melihat perempuan justru seringkali tidak diberi informasi musrenbang, sehingga tingkat partisipasinya rendah," ungkap Budhis.
Padahal banyak kepentingan perempuan yang harusnya diwakili dan didengar dalam musyawarah di tingkat daerah sehingga ada masukan yang riil dan serius pada pelaksanaan regulasi yang ada. Terutama suara dari perempuan miskin, perempuan di daerah terpencil, perempuan kepala keluarga, perempuan disabilitas, perempuan masyarakat adat, perempuan korban kekerasan, perempuan korban perdagangan orang, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan pekerja informal, perempuan pekerja tidak berbayar, serta anak dan remaja perempuan, tambahnya.
Dukungan Penyusunan Rencana Pembangunan
Musyawarah Nasional Perempuan Untuk Perencanaan Pembangunan yang berakhir hari Selasa (18/4) diselenggarakan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan mendukung penyusuan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.
Materi Realitas Situasi Perempuan masa kini. (Sumber: Institut KAPAL Perempuan).
Musyawarah ini digagas oleh delapan organisasi masyarakat sipil yang selama ini bekerja untuk keadilan dan kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan serta kelompok-kelompok kriminal. Delapan organisasi dimaksud adalah Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan, Migrant CARE, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Aisyiyah, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Kemitraan, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), dan Perempuan Kepala Keluarga Indonesia (PKBI).
Menurut Kapal Perempuan, ada 3.000 perempuan dari 38 propinsi, 136 kabupaten dan 664 desa/kelurahan/nigari yang mengikuti musyawarah dua hari ini.
Para pembicara yang mewakili pemangku kebijakan mengatakan akan berupaya mendengar semua masukan dan inisiatif ketika menyusun berbagai rencana pembangunan ke depan. [ys/em]