Myanmar, menolak tuduhan kelompok hak asasi bahwa pemerintah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memberlakukan kebijakan diskriminatif terhadap Muslim Rohingya, yang puluhan ribu di antaranya telah melarikan diri dari negara Asia Tenggara itu.
Juru bicara pemerintah Ye Htut Selasa menuduh kelompok Fortify Rights melobi atas nama Rohingya, yang disebut Bengali oleh pemerintah Myanmar.
Organisasi Fortify Rights mengatakan beberapa dokumen pemerintah yang dibocorkan mengungkapkan pelanggaran HAM yang parah terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar utara, termasuk pembatasan kebebasan bergerak, pernikahan, dan kelahiran anak.
Matthew Smith, direktur eksekutif Fortify Rights, memberitahu VOA dokumen yang dibocorkan itu dan tinjauan catatan publik menunjukkan peran aktif pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pelanggaran tersebut.
Kekerasan Buddha-Muslim pecah di negara bagian Rakhine pada tahun 2012 dan sejak itu menyebar ke negara bagian lain. Pertempuran sektarian itu telah menewaskan sedikitnya 240 orang dan memaksa 140.000 orang mengungsi, terutama Rohingya. Banyak orang Rohingya telah melarikan diri dari negara itu.
Organisasi Fortify Rights mengatakan beberapa dokumen pemerintah yang dibocorkan mengungkapkan pelanggaran HAM yang parah terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar utara, termasuk pembatasan kebebasan bergerak, pernikahan, dan kelahiran anak.
Matthew Smith, direktur eksekutif Fortify Rights, memberitahu VOA dokumen yang dibocorkan itu dan tinjauan catatan publik menunjukkan peran aktif pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pelanggaran tersebut.
Kekerasan Buddha-Muslim pecah di negara bagian Rakhine pada tahun 2012 dan sejak itu menyebar ke negara bagian lain. Pertempuran sektarian itu telah menewaskan sedikitnya 240 orang dan memaksa 140.000 orang mengungsi, terutama Rohingya. Banyak orang Rohingya telah melarikan diri dari negara itu.