Nawacita Jokowi Tentang Penguatan KPK Dipertanyakan

Presiden Joko Widodo sudah mengirim surat yang berisi nama 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Sekjen DPR Indra Iskandar, 10 nama yang ada dalam surat itu persis seperti nama-nama yang diumumkan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mendengar masukan-masukan yang diberikan masyarakat ataupun elemen dari berbagai organisasi yang menyatakan bahwa ada proses yang salah dalam penjaringan lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebenarnya ia berharap Jokowi mempunyai keberanian untuk mencoret nama-nama calon pimpinan KPK yang diberikan oleh panitia seleksi (Pansel) yang diduga mempunyai persoalan di masa lalu dan tidak berintegritas.

Menurutnya, dari sisi integritas, indikator yang bisa digunakan adalah kepatuhan menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi figur-figur yang berasal dari penyelenggara negara maupun penegak hukum. Berdasarkan rekam jejak dan kepatuhan LHKPN menurutnya penting untuk dipersoalkan.

Sembilan Pansel Capim KPK Periode 2019-2023, dalam konferensi pers usai menyerahkan 20 nama Capim KPK di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 2 September 2019. (Foto: VOA/Ghita).

Penting bagi publik kata Kurnia untuk mempertanyakan konsistensi dari nawacita Jokowi yang ingin menguatkan kelembagaan KPK dan keberpihakan pada isu pemberantasan korupsi.

“Kita tetap berbicara soal itu ke publik agar Presiden Jokowi bisa mengambil sikap. Karena ini merupakan pembuktian juga bagi narasi Jokowi yang selalu ingin menguatkan KPK dan keberpihakan pada pemberantasan korupsi. Penting mempertanyakan indikator apa yang digunakan Presiden,” kata Kurnia.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk KPK Bersih menolak penetapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan memiliki rekam jejak bermasalah.

Koalisi juga menolak penetapan capim KPK dengan rekam jejak bermasalah dan diduga melakukan pelanggaran etika di tempat kerja. Dari sepuluh nama yang diserahkan Presiden Jokowi ke DPR masih ada nama yang diduga bermasalah. Misalnya, ada calon yang diduga melanggar kode etik saat bertugas di lembaga sebelumnya dan figur yang diduga mengintimidasi pegawai KPK.

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan berdasarkan hasil lembaga survei menyebutkan bahwa titik perhatian publik terhadap Presiden Jokowi adalah pergerakan anti korupsi.

Jika dalam hal pemilihan pimpinan KPK, Presiden salah langkah, tambah Ray, kepercayaan publik akan dapat menurun.

Nawacita Jokowi Yang Ingin Menguatkan Kelembagaan KPK Dipertanyakan

Menurut Ray, cara memilih pimpinan KPK tidak terus soal orang perorang, tetapi dalam kerangka membangun sistem.

“Ini kan kepolisian kita butuh reformasi dan juga kejaksaan, dua institusi di era reformasi belum tersentuh. Oleh karena itu menurut saya ketimbang orang-orangnya pindah lokasi, pindah tempat lebih baik orang-orangnya diberdayakan di institusi polisi dan kejaksaan dalam rangka membangun sistem,” ujar Ray.

“Kebayang oleh kita ada KPK satu sisi, ada kepolisian dengan integritas orang per orangnya di dalam institusi polisi, di Kejaksaan begitu, tiga sinergitas ini yang akan berkembang dalam konteks pemberantasan korupsi,” tambahnya.

Anggota Komisi Hukum DPR Masinton mengatakan lembaganya akan meminta masukan dari koalisi masyarakat sipil terkait 10 nama calon pemimpin KPK. Seluruh masukan tambahnya akan menjadi pertimbangan ketika DPR mengambil keputusan. Klarifikasi kata Masinton juga akan dilakukan dalam seleksi pimpinan KPK tersebut.

“Kami tentu tidak ingin menyatakan seseorang berdasarkan opini. Yang diinginkan nanti berdasarkan data dan fakta sehingga kita mengambil keputusan itu benar-benar berdasarkan pertimbangan yang sangat objektif,” kata Masinton

Kesepuluh nama Calon pimpinan KPK yang lolos seleksi tahap akhir itu adalah:

1. Alexander Marwata, Komisioner KPK;

2. Firli Bahuri, Anggota Polri;

3. I Nyoman Wara, Auditor BPK;

4. Johanis Tanak, Jaksa;

5. Lili Pintauli Siregar, Advokat;

6. Luthfi K. Jayadi, Dosen;

7. Nawawi Pamolango, Hakim;

8. Nurul Ghufron, Dosen;

9. Roby Arya Brata, PNS Sekretariat Kabinet; dan

10. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan. [fw/ft]